Inilah Rekam Jejak Budi Gunawan, Calon Kapolri Pilihan Jokowi

Komjen Pol. Budi Gunawan saat menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol). (Foto: Tempo)

Memang banyak orang ingin mengetahui profil, biografi, rekam jejak dan perjalanan karir Komjen Budi Gunawan setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai calon tunggal Kapolri, pengganti Jenderal Sutarman.

Sebagai orang yang telah lama berkecimpung di dunia kepolisian, nama Budi Gunawan sudah tak asing lagi. Lulusan Akademi Kepolisian 1983 ini dikenal pernah mengemban beberapa jabatan penting.

Informasi yang dihimpun dari Detikcom, Sabtu (10/1/2015) menyebutkan, Budi Gunawan merupakan pria kelahiran Surakarta, 11 Desember 1959. Karir mantan kapolda Bali ini dimulai setelah lulus dari Akpol pada tahun 1983 dengan predikat lulusan terbaik.

Budi Gunawan juga diketahui pernah menerima sejumlah penghargaan saat dirinya melalui beberapa pendidikan di dunia kepolisian. Beberapa diantaranya adalah penghargaan Adhi Mekayasa, yang dianggap sangat bergengsi.

Karir Budi sebagai seorang polisi cukup moncer. Saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes), Budi pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Megawati, tahun 2001 hingga 2004. Setelah Mega lengser, tak lantas membuat karir Budi tamat, namun justru makin moncer.

Budi juga tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri.

Dari Binkar, dirinya naik menjadi Kepala Selapa Polri, lembaga yang dibawahi Lemdikpol selama 2 tahun. Dirinya juga pernah mengecap pengalaman menjadi Kapolda Jambi.

Karirnya tak berhenti sampai disana. Dari Jambi, dia kemudian dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum), dilanjutkan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), hingga dipromosikan menjadi Kapolda Bali.

Menjadi Kapolda Bali membuat karirnya semakin mentereng. Gelar Komisaris Jenderal (Komjen) pun berhasil diterimanya saat didapuk menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) pada tahun 2012, yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Akademi Kepolisian (Akpol) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho seperti diberitakan tempo.co pada 9 Januari 2015 mengatakan pemilihan Komjen Budi sebagai mimpi buruk para aktivis antikorupsi.

Menurut Emerson, Jokowi telah tutup mata terhadap rekam jejak Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Penunjukan tanpa konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dituding Emerson dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi.

Aktivis aktikorupsi itu mengatakan, tidak ada yang menonjol dari Budi kecuali saat disebut memiliki rekening gendut. Ia mengatakan, pegiat antirasuah segera merapatkan barisan untuk melawan pilihan Jokowi ini. “Kami mungkin akan ajukan gugatan,” ucap dia.

Budi Gunawan memiliki harta kekayaan yang lebih besar ketimbang empat calon Kepala Polri lainnya. Harta kekayaannya mencapai Rp 22,6 miliar. Ia terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK 26 Juli 2013. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.

Jokowi Tak Libatkan KPK Lacak Jejak Rekam Komjen Budi

Soal pemilihan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR, KPK ikut angkat bicara. Tak seperti pemilihan menteri, dalam memilih Kapolri Jokowi tak melakukan pelacakan rekam jejak melibatkan KPK.

“‎Sama sekali KPK tak dilibatkan,” kata Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu (10/1/2015). Sebelumnya sempat muncul desakan dari pegiat anti korupsi. Mereka mendesak agar Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Kapolri. Institusi Polri sebagai garda depan penegakan hukum tentu harus diisi figur yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

8 Alasan Mengapa Budi Gunawan Diunggulkan jadi Kapolri

Indonesia Police Watch (IPW) tampaknya ngotot mengunggulkan Kalemdikpol Mabes Polri Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Sutarman. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengklaim bahwa Budi mengalahkan empat calon Kapolri lainnya yakni Komjen Badrodin Haiti, Irjen Pudji Hartanto, Irjen Syafruddin, dan Irjen Unggung Cahyono.

IPW mendata ada delapan alasan kenapa Budi Gunawan harus jadi Kapolri. Pertama, percepatan penggantian Kapolri bukanlah hal baru. Kapolri Dai Bachtiar misalnya diganti meski masa pensiunnya empat tahun lagi. Kapolri Timur Pradopo diganti meski masa pensiunnya tiga bulan lagi. “Sehingga percepatan penggantian Sutarman adalah wajar,” katanya, Rabu (7/1), seperti yang diberitakan jpnn.com.

Kedua, Budi merupakan Komjen senior dari Akpol 83, sementara Akpol 81 sudah menjadi Kapolri dan Akpol 82 menjadi Wakapolri. “Sehingga sangat wajar Akpol 83 memimpin Polri,” katanya.

Ketiga, selama ini Budi banyak membuat visi misi sejumlah Kapolri, termasuk konsep-konsep perubahan Polri. “Untuk itu, sudah saatnya Budi menjalankan sendiri konsep-konsep yang pernah dibuatnya,” paparnya.

Keempat, Budi dikenal sebagai Pati yang mudah bergaul, baik di internal maupun eksternal Polri. Bahkan banyak Kapolri yang meminta bantuannya melobi legislatif maupun kalangan masyarakat lainnya.

Kelima, Budi tipe Pati Polri yang mau menerima masukan, terutama untuk perbaikan institusi. Keenam, Budi sangat dekat dengan Megawati dan Presiden Jokowi, sehingga dipastikan lebih bisa memahami konsep Revolusi Mental untuk membenahi Polri.

Ketujuh, lima tahun sebagai Kalemdikpol tentunya Budi sangat paham soal arah perbaikan Polri. Selama ini banyak Kapolri terlihat bingung menentukan arah perbaikan Polri dan harus dimulai dari mana. Akibatnya, perubahan sikap, perilaku, dan kinerja Polri hanya retorika di bibir.

Kedelapan, Budi bukanlah tipe jenderal pengkhianat, baik untuk institusi maupun untuk masyarakat. Terbukti, selama lima tahun dipendam di Kalemdikpol, Budi tetap berkarya untuk berusaha membenahi Polri lewat jalur pendidikan. “Padahal, seharusnya dia sudah bergeser menjadi Wakapolri ataupun Irwasum,” kata Neta.

“Dengan kedelapan alasan ini, tidak ada alasan bagi segelintir kalangan untuk menolak Budi Gunawan jadi Kapolri. Bahkan harusnya seluruh kalangan Polri solid untuk mendukungnya menjadi Kapolri pilihan Presiden Jokowi,” pangkas Neta