Komisi III DPR Ngotot Lanjutkan Uji Kelayakan Calon Kapolri Budi Gunawan

Kediaman Komjen Pol Budi Gunawan yang terletak Komplek Polri, Jalan Duren Tiga Barat VI RT 05 RW 03 No.21 Pancoran, Jakarta Selatan. (Foto: Kompas)

Komisi III DPR ngotot melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Meskipun, Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut oleh KPK.

“Tetap ke rumah Budi Gunawan, besok pukul 09.00 WIB diteruskan fit and proper test, jadi tetap lanjut,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1/2015), seperti diberitakan Tribunnews.

Ia mengatakan Komisi III DPR tidak terganggu dengan keputusan KPK menetapkan tersangka. Politisi Gerindra itu menuturkan belum tentu Budi dipilih menjadi Kapolri. “Ini dalam rangka penegakan hukum atau politis,” kata Desmon.

Bila mengikuti KPK, kata Desmon, maka agenda Komisi III akan terganggu dalam memilih calon Kapolri. Ia juga menyebutkan rencana memanggil KPK untuk mengklarifikasi kasus tersebut. “Kita sendiri akan kita panggil,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menyebut sembilan fraksi itu menginginkan uji kelayakan dan kepatutan dilanjutkan.

“Atas itu saya meminta pandangan dari beberapa anggota dan pandangan fraksi. Dari seluruh fraksi, sembilan fraksi ingin dilanjutkan prosesnya,” kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Dia menambahkan atas permintaan sembilan fraksi itu, maka disepakati kalau kunjungan anggota Komisi III ke kediaman Budi Gunawan sore tadi tetap dilakukan. “Makanya sore tadi kita ke rumah dan besok fit and proper test. Untuk diambil keputusannya tanggal 15 Januari (paripurna),” sebut Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali itu.

Lantas, apa pertimbangan Komisi III yang tetap menginginkan uji kelayakan tetap dilakukan meski status mantan Kapolda Bali itu sudah menjadi tersangka? Aziz menegaskan pihaknya sudah memiliki pertimbangan yang dibahas dalam rapat pleno.

“Pertimbangannnya banyak dan itu keputusan dalam pleno karena pleno tertutup. Jadi, tidak etis kalau saya ungkap. Saya sebagai ketua komisi, saya harus menjaga etika,” tuturnya.

Terkait hanya Fraksi Demokrat yang tidak setuju kalau uji kelayakan digelar, Aziz enggan berkomentar. Lebih baik, menurutnya ditanyakan langsung kepada Fraksi Demokrat. “Iya tanya langsung dong. Saya enggak tahu,” sebutnya.