//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Pendapat Pengamat Soal Pilihan Jokowi, Budi Gunawan yang Jadi Tersangka

Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan

Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjawab sejumlah pertanyaan awak media terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK di kediamannya di Jl. Duren Tiga Barat VI No. 21, Pancoran, Jakarta, 13 Januari 2015. (Foto: Tempo)

Berikut adalah pendapat para pengamat komunikasi politik dan hukum soal calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dipilih Presiden Jokowi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain lewat data LHKPN, KPK juga melacak transaksi mencurigakan Budi. (Baca: Kronologi Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Budi Gunawan)

Sebagian menilai Jokowi tidak mampu memilih orang-orang bersih yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan. Sebelumnya memang banyak pihak memperingatkan Jokowi soal rekam jejak Budi Gunawan terutama keterkaitannya dengan kasus rekening gendut. Bahkan, Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan Komjen Budi Gunawan mendapatkan catatan merah dalam laporan PPATK saat dipertimbangkan sebagai calon menteri. (Baca: Pernah Diusulkan Jadi Menteri, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK dan PPATK)

Berikut pendapat para pengamat yang meminta Jokowi menjadikan hal ini pelajaran berharga.

Pendapat Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik

Ini membuktikan presiden Jokowi tidak mampu memilih orang-orang bersih yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan,” ungkap Heri Budianto, pakar Komunikasi Politik dan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute kepada Tribunnews.com, Selasa (13/1/2015).

Kata Heri, sejak awal, penolakan beberapa elemen masyarakat atas nama Budi Gunawan yang diajukan sebagai Kapolri terjadi. Penolakan itu karena tidak seragamnya Presiden menerapkan standard dalam menentukan pejabat negara khususnya ditubuh kepolisian dengan tidak melibatkan KPK dan PPATK menunjukkan bahwa presiden tidak konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tidak konsisten ini khususnya dalam konteks pemilihan pembantu presiden. Soal kapolri KPK dan PPATK tidak dilibatkan,” terang Heri. Menurut pengamat politik tersebut, ini adalah tamparan berat bagi presiden dan mestinya ini menjadi pembelajaran agar kedepan lebih baik dan tidak membuat standard berbeda.

Sangat disayangkan, imbuhnya, di awal ketika anggota kabinet dipilih, masyarakat memberikan apresiasi kepada presiden. Namun soal kapolri, lanjutnya, Jokowi tidak konsisten.

“Dengan ditetapkannya sebagai tersangka Komjen BG ini, presiden sebaiknya memberikan keterangan pers kepada publik, untuk menghindari penilaian negatif presiden,” ungkapnya. “Jika presiden tidak memberikan penjelasan soal ini, maka penilaian terhadap presiden semakin negatif, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan lawan-lawan politik Jokowi yang menyatakan Jokowi tunduk pada tokoh-tokoh partai tertentu,” pungkasnya.

Pendapat Mantan PPATK, Yunus Husein

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein berharap, dari kasus Budi ini bisa ditarik pelajaran. Bagi Presiden Jokowi juga bagi partai politik. “Berlakulah sebagai negarawan yang mempertimbangkan kepentingan orang banyak dan kuat menolak intervensi tekanan dari politisi dan orang yang mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan yang merugikan negara. Ini pelajaran sangat berharga,” urai dia.

“Anda bayangkan orang yang mengatasi prioritas hukum nomor satu tadi siang belum dites DPR kemudian terjegal oleh kasus. Ini dianggap kemarin saat diusulkan terburu-buru, tidak mendengar aspirasi. Prinsip governance yang baik kalau dalam pengambilan keputusan ada mendengar masukan publik karena tahta presiden di rakyat. Jadi rakyat yang didengar, partai itu jelek, tidak akuntabel dan transparan,” tambahnya.

Mungkinkah ada tekanan ke Jokowi terkait calon Kapolri ini? (Baca: Benarkah Budi Gunawan Jadi Calon Kapolri karena Titipan Megawati?)

“Kami mendengar beberapa sumber, karena dia maju dari partai politik dari suatu kepentingan yang memaksa kepentingannya sehingga ada desakan sana sini dari pendukungnya. Sebenarnya sudah banyak orang yang tahu tekanan dan desakan pasti ada. Kalau tidak ada itu pasti bohong. Kalau dibilang ini sudah melalui kompetisi ini itu. Ini kan keanehan yang tidak wajar,” tutup dia.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: