Ini Alasan Mengapa Jokowi Belum Putuskan Status Budi Gunawan

Presiden Jokowi dan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. (Foto: Tempo)

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan dua alasan untuk menjelaskan mengapa ia belum memutuskan kelanjutan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dua hal tersebut masih dipantau Jokowi.

Pertama, kata Andi, proses politik yang sedang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat sejak Presiden mengeluarkan surat pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. “Dan saat ini sedang berlangsung fit and proper test,” kata Andi di Istana Negara, Rabu, 14 Januari 2015.

Kedua, presiden mengamati proses hukum yang terjadi khususnya setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. “Yang dicari perimbangan di antara kedua proses itu,” kata Andi.

Dalam memutuskan opsi terhadap Budi Gunawan, Jokowi meminta berbagai masukan. Misalnya pagi tadi ia mengadakan pertemuan dengan Jusuf Kalla. “Nanti juga akan ada rapat terbatas soal Polhukam untuk mematangkan opsi-opsi yang akan diambil presiden,” kata Andi.

Andi mengatakan opsi yang akan dipilih presiden sudah hampir final dan kemungkinan akan ada pengumuman mengenai keputusan presiden soal nasib Budi Gunawan. “Kemungkinan akan ada sesuatu yang diumumkan presiden atau melalui menterinya hari ini,” katanya.

Siapkan Tiga Opsi

“Presiden sudah minta ke kami beberapa opsi,” kata Andi di Istana Negara, Selasa, 13 Januari 2015. Tiga opsi yang disampaikan kepada Jokowi adalah, pertama, pencalonan Budi Gunawan ditarik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, menunda pencalonan Budi hingga ada keputusan hukum tetap, dan ketiga, menunggu masa pensiun Kepala Polri Jenderal Sutarman pada Oktober dan mengajukan calon baru.

Sesaat setelah penetapan tersangka pada Budi, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Jokowi. Kalla menegaskan keputusan calon Kepala Polri merupakan prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, belum bersikap atas status tersangka Budi.

Pertemuan juga digelar di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tiga pucuk pimpinan partai pendukung pemerintah berkumpul. Mereka adalah Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem; dan M. Romahurmuziy, Ketua Umum PPP. Belum diketahui pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, mendesak Jokowi segera menarik nama Budi Gunawan dari pencalonan. “Kami menunggu kejutan dari Jokowi,” kata Agus.

Agus menantang Jokowi membuktikan komitmennya dalam memilih pejabat yang bersih dari kasus korupsi. Kepercayaan publik pada Jokowi, kata Agus, telah berkurang sejak Presiden memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung tanpa meminta pertimbangan KPK dan PPATK. “Ini bukan pertama kalinya Jokowi menunjuk pejabat publik secara sepihak,” ujarnya.