Banyak orang berspekulasi bahwa Presiden Jokowi melakukan politik ‘Nabok Nyilih Tangan’ (menampar menggunakan tangan orang lain) soal penetapan calon tunggal Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kemudian menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi memang dikenal tidak suka melakukan konfrontansi langsung dengan orang yang tidak sejalan dengan dirinya dalam politik. Ahok atau Basuki Tjahja Purnama, yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam wawancara dengan Majalah Tempo, Agustus 2014 mengatakan hal tersebut.
“Gaya Jokowi itu menerapkan teori membunuh kodok. Kodok yang dilemparkan ke air panas yang mendidih di kuali tidak akan mati karena kodok berdarah dingin, jadi langsung loncat. Tapi Jokowi melempar kodoknya ke air dingin, yang membuat kodok itu berenang dan diam. Setelah itu, kompor dipanaskan pelan-pelan. Sampai mati kodok itu tidak akan loncat karena tidak merasa dibunuh,” kata Ahok saat itu. (Baca: Ahok.org)
Seperti diberitakan tempo.co, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, langkah Jokowi ini menimbulkan spekulasi politis oleh sebagian pihak. Apalagi, ujar dia, penetapan tersangka Budi diumumkan menjelang uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.
“Pasti akan banyak orang yang mengaitkan ini merupakan unsur politis,” tutur Gun Gun saat dihubungi, Selasa, 13 Januari 2015. “Banyak spekulasi politis dan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tapi saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan KPK.”
Dari analisis Gun Gun, skema penetapan Budi sebagai tersangka hampir sama seperti saat penyusunan Kabinet Kerja pada Oktober lalu. Saat itu KPK juga memberi tanda pada beberapa nama calon menteri lantaran dianggap memiliki rapor merah secara hukum.
“Artinya, karena Jokowi tidak bisa menghindari tekanan, dia menggunakan KPK untuk menolak seseorang menjabat di pemerintahannya,” kata Gun Gun. “Ibaratnya, menampar orang dengan tangan orang lain.”
Namun Gun Gun enggan berspekulasi lebih jauh ke ranah politis. Alasannya, ujar dia, KPK merupakan lembaga hukum independen. “Jika memang benar ini merupakan upaya politis yang dilakukan Jokowi tapi KPK ada buktinya, justru itu lebih bagus,” tuturnya.
Seorang netizen, Rudi Valinka (@kurawa) sendiri menyatakan posisi Jokowi saat ini sangat sulit, sebagai pemimpin negara dan pemerintahan serta harus dituntut loyal dengan partai yang mengusungnya, termasuk komitmen dengan Megawati Soekarnoputri sebagai ibu ketua umum atas janji-janinya kepada orang2 dekatnya untuk diberikan posisi atau jabatan dalam pemerintahan. Artinya strategi politik ‘Nabok Nyilih Tangan’ merupakan cara terbaik untuk menyenangkan semua pihak tanpa menimbulkan konflik. (Baca: Chirpstory)
Diskusi
Belum ada komentar.