Pengamat: Tunda Pelantikan Budi, Jokowi Mainkan Strategi Politik Cantik

Diskusi SINDO Trijaya 104,6FM, POLEMIK – “Jokowi Kok Gitu?” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015). (Foto: Instagram)

Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015) menilai Presiden Jokowi memainkan strategi politik yang cantik saat menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah putusan yang tepat. Dengan putusan ini, Jokowi dinilai membuktikan bukan petugas partai.

“Memang harus punya keberanian keluar, you are the real president. Kamu (Jokowi) bukan petugas partai. Lakukan kewenangan kamu secara bebas, jangan lagi mau direcoki,” kata Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015) dengan judul POLEMIK – “Jokowi Kok Gitu?” yang diselenggarakan Sindo Trijaya FM, seperti diberitakan Detikcom.

Sebagai presiden, Jokowi pasti punya intervensi dari partai pendukungnya terkait persoalan Komjen Budi Gunawan. Selain itu, Jokowi juga mesti memperhatikan proses politik di DPR yang sudah melakukan uji kelayakan, rapat pleno, hingga paripurna yang akhirnya meloloskan mantan Kapolda Bali itu.

“Kalau Pak Jokowi menolak Budi Gunawan, itu mungkin bisa diimpeachment DPR. Itu presiden bisa dijatuhkan DPR. Tapi, Kapolri diangkat dan diberhentikan atas persetujuan presiden,” ujarnya.

Namun, akhirnya Jokowi dianggap memainkan strategi politik cantik terkait status Budi Gunawan. Dengan putusan yang menunda tapi tidak membatalkan pelantikan Budi Gunawan dinilai kalau Jokowi membaca keinginan publik.

“Kita berdoa terus. mudah-mudahan punya keputusan yang bagus. Ternyata tidak menolak, tapi ditunda. Itu cantik, cantik sekali,” tuturnya. Lantas, bagaimana makna tersirat yang bisa diartikan sampai kapan penundaan pelantikan Budi Gunawan ini?

Tjipta mengartikan jika Jokowi akan menunggu proses hukum yang dilakukan KPK. “Itu tergantung KPK,” sebutnya. Dalam diskusi politik tersebut, hadir pula M. Nasser ,Didi Irawadi Syamsuddin dan Juliaman Saragih sebagai narasumber.

Jokowi Ingat Jas Merah: Jangan Sampai Mega Marah

Sementara itu, pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki semboyan Jas Merah seperti Presiden Soekarno. Namun semboyan ini berbeda kepanjangannya dengan Soekarno yang berarti “jangan melupakan sejarah”.

“Kalau Jokowi itu, Jangan Sampai Mega Marah,” kata Nico di Menteng, Sabtu, 17 Januari 2015, seperti diberitaka tempo.co. Semboyan ini juga, menurut Nico, yang menjadi dasar Jokowi mengambil keputusan mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pejabat pelaksana tugas Kepala kepolisian. Sedangkan Jenderal Sutarman dicopot dan Komjen Budi Gunawan ditunda pelantikannya.

Keputusan tersebut terbilang tepat karena Jokowi berhasil keluar dari himpitan empat kepentingan besar yaitu Istana, Parlemen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Teuku Umar, kediaman Megawati Soekarno Putri. Sebagai presiden yang tak punya kuasa veto di PDIP, Jokowi memang harus berhati-hati terhadap kepentingan Megawati.

“Kemarin itu, Jokowi benar-benar dalam masalah,” kata Nico. Kekuatan Teuku Umar cukup besar. Selain sebagai Ketua Umum Partai suara terbanyak, Mega selalu memimpin seluruh pembicaraan koalisi Indonesia Hebat saat berhadapan dengan isu krusial.

Jokowi akhirnya tetap meneruskan niatnya mengangkat Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian setelah KIH dan Koalisi Merah Putih tetiba satu suara di Parlemen. Keputusan KPK menjegal Budi dengan menetapkan sebagai tersangka kasus rekening mencurigakan juga tetap dihormati.