Sebut Rakyat Nggak Jelas, Menteri Tedjo Dilaporkan Ke Bareskrim

Meme yang menyindir pernyataan kontroversial Menko Polhukam, Tedjo Edhi Purdijatno. (Foto: Twitter)

Terkait pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdjanto yang mengatakan ‘rakyat nggak jelas, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan melaporkannya ke Bareskrim Polri pada Senin (26/1/2015) sekitar pukul 13.20 WIB. Ia datang bersama 7 orang lainnya yang terdiri dari masyarakat dan advokat publik.

‎”Saya sama teman-teman di sini, advokat publik, sebagai rakyat Indonesia yang jelas, kami melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhi, karena sebagai Menteri dia telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” kata Tigor saat baru tiba.

Tigor mengatakan, pihaknya membawa alat bukti berupa pernyataan Tedjo di berbagai media. Tigor mengatakan dia ikut berada di gedung KPK, pada Jumat kemarin bersama para elemen masyarakat lainnya.

“Saya ada di KPK waktu Jumat malam lalu. Saya sebagai lawyer, aktivis anti korupsi, merasa terhina,” ujarnya. “Kami akan laporkan itu lewat Bareskrim. Biarkan polisi yang menentukan. Tapi kami laporkan atas pasal penghinaan, pasal 310 dan 311 KUHP,” sambungnya.

Kendati Menko Tedjo Edhi telah mengklarifikasi, lanjutnya, namun Tedjo belum menyampaikan permohonan maaf ke rakyat Indonesia. “Iya (sudah diklarifikasi) tapi dia gak minta maaf. (maaf saja?) pidana juga dong. Yang p‎enting pidana dulu,” tuturnya‎.

Tuntutan Pencopotan Menteri Tedjo Kian Meluas

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Massa PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang terus menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pegiat antikorupsi telah membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Budi menjelaskan Presiden Jokowi telah mengetahui tindakan Tedjo yang memancing amarah publik. “Evaluasi pada tubuh kabinet bagian dari Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti melawan angkara murka dengan ketetapan hati dan kelembutan,” kata Budi Arie di Jakarta, 26 Januari 2015.

Sikap Presiden Jokowi sangat jelas dalam menyelesaikan masalah Polri dengan KPK. Kedua lembaga harus bekerja sesuai aturan dan tanpa gesekan. Presiden juga membentuk tim untuk menuntaskan masalah ini. Karena itu, PROJO berharap semua lembaga mendukung, terutama anggota Kabinet Kerja sebagai pembantu Presiden dan semua pendukung Jokowi.

Sebelumnya, tuntutan pencopotan juga dilaungkan Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko Widodo, Joanes Joko. Ia mengatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno tidak paham dengan semangat Nawa Cita. Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinyatakan Presiden Joko Widodo saat kampanye lalu.

Joanes menyayangkan pernyataan Menteri Tedjo yang menganggap para pendukung aksi pemberantasan korupsi tidak jelas. “Kami mendukung Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Tedjo,” kata Joanes dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.

Dalam perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri, Joanes mendesak semua pihak tidak memaksakan kepentingan partai dan golongan. Sebabnya, kepentingan rakyat, bangsa, dan negara lebih besar ketimbang partai politik pendukung Jokowi.

Joanes juga meminta pihak yang memaksakan kepentingan dan kehendaknya itu untuk tidak mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Terutama jika Presiden Jokowi membuat suatu keputusan yang sesuai dengan konstitusi dan kehendak rakyat, yang menjadi pendukung utamanya.

Politikus PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa, sebelumnya juga mengaku tak setuju dengan pernyataan Menteri Tedjo yang mengerdilkan massa yang mendukung KPK. Dwi berpendapat bahwa semua rakyat jelas eksistensinya dalam rangka mendukung proses politik dan hukum di Indonesia