Lurah dan Camat Temukan Mark Up Anggaran APBD Versi DPRD DKI

Seluruh lurah dan camat di Jakarta dikumpulkan Ahok. (Foto: Detik)

Saat dikumpulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok),seluruh lurah dan camat diminta memilih satu dari dua dokumen APBD DKI 2015 dan memberikan pernyataannya sesuai atau tidak dengan yang mereka ajukan.

Jika sesuai, maka lurah dan camat diminta menulis ‘Setuju’, begitu juga sebaliknya, lengkap dengan pernyataannya untuk masing-masing berkas. Beberapa di antaranya pun sempat mengeluarkan reaksi terkejut saat membandingkan dua dokumen tersebut.

“Wah perasaan nggak segini anggarinnya,” ucap salah seorang lurah saat membuka berkas di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015), seperti diberitakan Detikcom.

Mereka pun langsung meneliti satu per satu item yang terdapat di dua versi APBD itu. Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi menunjukkan perbedaan angka untuk pelaksanaan kerja bakti di kelurahannya.

“Dari anggarannya kalau e-budgeting ada koma, nggak genap, kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti kelurahan Jelambar Baru kalau kita Rp 122.537.602, kalau DPRD Rp 123.000.000,” terang Muhadi.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Lurah Kamal, Jakarta Barat, Mulyono. Dia mengatakan dalam APBD versi DPRD tiba-tiba muncul anggaran untuk pembuatan gapura ornamen di kelurahannya seharga Rp 150 juta, padahal dia tidak pernah mengajukan itu dalam e-budgeting.

“Di kelurahan ada saja pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor kelurahan Kamal Rp 150 juta. Ini nggak pernah diusulkan melalui Musrembang,” kata Mulyono. Dia pun menunjukkan angka yang tertera di kedua versi dokumen. Lantas Bapak setuju kah dengan pengadaan gapura tersebut?

“Nggak setuju,” jawabnya. Ini juga yang ditemukan oleh Lurah Kampung Rawa, Jakarta Pusat, Syamsuddin. Dia menyebut meski tidak banyak, namun menemukan adanya perubahan angka.

“Total yang diajukan Rp 6.957.727.828 namun di versi DPRD agak beda sedikit jadi Rp 6.957.727.898. Bedanya kita lebih terperinci, yang DPRD nggak (angkanya banyak yang dibulatkan),” kata Syamsuddin.

Dia menyebut banyak berbeda dengan wilayah Jakarta Pusat, pemotongan (cropping) angka banyak dilakukan di wilayah Jakarta Barat. Seperti yang terlihat dari dokumen APBD untuk Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Camat Tambora, Mursidin menemukan perbedaan anggaran dalam APBD keduanya. Di mana terjadi upaya penggelembungan angka sebesar Rp 2,26 miliar. “Kita anggaran mengusulkan Rp 7 miliar. (Terus tambahan yang dari versi DPRD) Rp 2,26 miliar, tapi bukan dalam bentuk pengadaan, (melainkan) seperti untuk nguras saluran, sosialisasi dan dialog interaktif sama biopori,” jelas Mursidin.