Ahok: Pola Kejahatan Korupsi APBD DKI Mirip dengan APBN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjelaskan masalah banjir Jakarta, di ruang kerjanya di Balai Kota, Senin (9/2/2015). (Kompas)

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebutkan pola kejahatan korupsi yang terjadi dalam APBD DKI selama ini tidak berbeda jauh dengan APBN. Jika benar adanya, maka bukan sesuatu yang mengherankan kenapa negara terus memiliki utang.

“Saya juga sama Pak Jokowi punya keyakinan kalau pola kejahatan korupsi APBD sama kayak APBN, misalnya kita ada Rp 2 ribu triliun saja bisa hemat Rp 400 triliun. Kalau butuh bangun infrastruktur saja Rp 1,5 triliun, selasai nggak usah ngutang republik ini,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (16/3/2015), seperti diberitakan Detikcom.

“Kita mau naikin gaji aparat polisi, tentara semua sampai Rp 500 ribu nggak sih, Rp 1 juta lah. Dikasih rata-rata Rp 10 juta paling Rp 10 triliun, setahun cuma Rp 120 triliun 13 kali gaji deh. Dari penghematan ini saja mampu,” lanjutnya.

Mantan politisi Gerindra ini menyambut baik dengan mulai terbukanya pemahaman masyarakat soal sistem e-budgeting. Menurutnya, dengan e-budgeting anggaran bisa dikontrol dengan baik dan terpantau.

Nah, apabila sistem e-budgeting ke depannya juga bisa diterapkan untuk mengunci anggaran APBN maka bukan tidak mungkin negara bisa lebih mandiri tanpa terlilit utang. Sementara itu, anggota DPD, AM Fatwa menyebutkan permainan anggaran ini lazim terjadi di tubuh parlemen namun untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.

“Bahkan di parlemen, Banggar dan kementerian terjadi tawar menawar makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk satuan 3. Meski demikian ada saja cara dari DPRD bermain anggaran termasuk dengan SKPDnya,” kata AM Fatwa dalam Bincang Senator di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakpus, Minggu (15/3/2015).

“Karena Ahok ingin membuat terobosan, ingin dikenang sebagai gubernur yang punya terobosan. Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan drastis begini,” sambungnya.

Menurutnya, tidak banyak kepala daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok yang menyoroti dana siluman dalam APBD DKI akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya.

“Dia baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur tapi apa yang dia lakukan saat ini jadi barometer‎ untuk wilayah lainnya,” ucapnya. Ia meminta agar KPK menanggapi secara serius laporan Ahok. Namun, ia juga meminta tim angket DPRD untuk bekerja maksimal untuk membuktikan dugaan soal adanya manipulasi dalam APBD 2015 terbukti. “Harus menemukan yang dituduhkan,” pungkas AM Fatwa.