//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Rini Soemarno Tawarkan 600 Posisi Komisaris BUMN ke Relawan Jokowi

Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno

Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno. (Merdeka.com)

Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan menawarkan sekitar 600 posisi di 138 BUMN berikut anak-cucu perusahaan kepada para relawan yang berkontribusi terhadap pemenangan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden.

Dilansir dari Okezone.com, karena, sesuai undang-undang, tidak mungkin relawan dan politikus masuk menjadi direksi, maka komisaris menjadi posisi yang paling mungkin “diperebutkan” relawan. Nah, kabarnya, ratusan relawan pun berbondong-bondong mengirimkan daftar riwayat hidup plus makalah kepada tim yang dibentuk Menteri Rini.

“Rini kan enggak kenal semua orang. Jadi, sah-sah saja kami mendaftarkan diri,” kata Beathor Surjadi, relawan Jokowi dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menanggapi sinis masuknya relawan Jokowi secara berjamaah ke BUMN. Dia mengistilahkan para relawan dan tim sukses itu ibarat penagih utang (debt collector) yang mengepung Presiden Jokowi. “Mereka cuma cari hidup. Ini balas jasa kepada relawan dan pendukung,” katanya.

Bekas Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan fenomena seperti itu selalu terjadi pada setiap rezim. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Said, tim sukses dan partai pendukung Yudhoyono sampai mengajukan 400-an nama calon komisaris. “Di antara sekian banyak nama itu, hanya 50-an orang yang punya kompetensi korporasi,” katanya.

Menjadi komisaris memang menggiurkan. Beban kerja yang tidak terlalu berat bisa diganjar penghasilan separuh gaji direksi. Gaji komisaris di perbankan, menurut Said, 50 persen dari gaji direktur utama. Gaji direktur utama bank pelat merah saat ini di atas Rp200 jutaan. Itu baru gaji reguler, alias belum ditambah tetek bengek fasilitas, berupa bonus akhir tahun, mobil, dan rumah.

Waketum PPP Emron Pangkapi jadi komisaris PT Timah

Kemarin giliran Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya, Emron Pangkapi yang diplot sebagai komisaris PT Timah (persero) Tbk. Selain itu, posisi komisaris utama PT Timah diberikan kepada pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachri Ali. Hal tersebut ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan yang berlangsung kemarin.

Emron Pangkapi mengatakan, penunjukan dirinya sebagai komisaris di BUMN tersebut lebih disebabkan latar belakangnya sebagai mantan ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) periode 1999-2004. “Saya putra asli daerah Bangka Belitung, tentu ingin meningkatkan komunikasi antara PT Timah dan masyarakat di sana,” ujarnya kemarin, dilansir dari Koran Sindo.

Emron menampik penunjukan dirinya itu sebagai bentuk balas budi, karena selama ini partainya merupakan pendukung pasangan Jokowi-JK. “Tidak, ini murni karena ingin ada komunikasi yang lebih baik di perusahaan tersebut,” ujarnya. Emron melengkapi daftar elite parpol pendukung dan relawan Jokowi-JK yang ditempatkan sebagai komisaris BUMN.

Mereka yang lebih dulu diangkat antara lain Diaz Hendropriyono yang juga putra AM Hendropriyono. Diaz yang merupakan relawan Jokowi di pemilu presiden (pilpres) lalu ditunjuk menjadi komisaris di PT Telkomsel. Relawan lainnya yakni Refly Harun ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga, Sukardi Rinarkit ditunjuk menjadi komisaris utama BTN, dan Alexander Sonny Keraf ditunjuk menjadi komisaris independen BRI.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga jadi komisaris BUMN, yakni Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, yang ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri, dan Pataniari Siahaan yang menjadi komisaris independen BNI. Sementara politikus Partai Nasdem, Jeffry Wurangian, ditunjuk menjadi komisaris BRI. (Baca: Daftar Politisi PDIP dan Relawan Jokowi yang Kini Jadi Komisaris BUMN)

Pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto menilai, apa yang dilakukan Presiden Jokowi semakin membuktikan dirinya tidak dapat menghindari politik balas budi yang sangat dihindarinya sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Meski demikian, Heri menganggap itu hal yang wajar sepanjang kehadiran mantan relawan itusesuaidengankebutuhandan penunjukannya tetap memegang prinsip kompetensi.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebenarnya adalah hal yang wajar. Hanya, fakta ini berbeda dengan janji mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk tidak memberikan jabatan kepada orang dengan motif balas budi. “Itu yang jadi masalah, seandainya Presiden tidak pernah berjanji mungkin masyarakat tidak akan mengkritisi,” ucap dia.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: