//
Anda membaca...
Bisnis

Iuran 4,75% per Bulan Tak Cukup Buat Bayar Uang Pensiun PNS Rp 70 T

PNS mengikuti upacara Peringatan Kemerdekaan Ke-69 Republik Indonesia di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, tahun lalu.

PNS mengikuti upacara Peringatan Kemerdekaan Ke-69 Republik Indonesia di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, tahun 2014. (Kompas)

Iuran pensiunan sebesar Rp 4,75% dari gaji PNS selama bekerja ternyata hanya terkumpul Rp 5 triliun. Sementara uang pensiun yang harus dibayarkan saat ini dengan ketentuan 75% dari gaji terakhir adalah Rp 70 triliun. Hal itu dikatakan Direktur Perencanaan dan Pengembangan TI Taspen Faisal Rachman saat berbincang di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2015), seperti diberitakan Detik Finance.

Pemerintah berencana mengubah skema pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2017. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PT Taspen (Persero) selaku BUMN yang bertanggung jawab membayarkan pensiun kepada eks PNS mencatat, pada 2014 saja negara harus menganggarkan dana pensiun hingga Rp 70 triliun. “Tahun 2014 lalu kami membayarkan pensiun Rp 70 triliun. Itu dianggarkan pemerintah dari APBN,” tutur Faisal.

Dana dari APBN, lanjut Faisal, dibutuhkan karena iuran pensiun yang dibayarkan PNS tidak memadai. Padahal pensiunan PNS dijamin menerima 75% dari gaji pokok terakhirnya.

Menurut Faisal, saat ini Taspen mengelola sebanyak 6,9 juta orang nasabah yang terdiri atas 4,5 juta orang peserta aktif dan 2,4 juta orang pensiunan. Dengan pertambahan jumlah pensiunan sebesar 100.000 orang rata-rata per tahun, maka pada 2044 APBN akan menanggung beban pensiun PNS hingga Rp 300 triliun.

“Puncaknya di tahun 2044 pemerintah akan menanggung Rp 300 triliun untuk membayar uang pensiun PNS,” tegasnya.

Iuran Pensiun jadi Persiapan Fully Funded

UU No 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengamanatkan PT Taspen (Persero) menyiapkan perubahan pembayaran uang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari ditalangi oleh negara atau pay as you go menjadi kontribusi pemerintah dan pegawai alias fully funded. Oleh karena itu, iuran pensiun 4,75% dari gaji PNS setiap bulannya dipupuk sebagai persiapan menuju fully funded.

Namun, ungkap Faisal, APBN sempat tidak punya dana untuk membayar pensiun PNS. Itu terjadi pada 1999-2002, kala Indonesia tengah berupaya bangkit dari krisis ekonomi. “Pemerintah nggak ada anggaran waktu itu. Sampai dana pensiun tidak bisa dianggarkan dalam APBN. Pemerintah nggak sanggup bayar, akhirnya full dana pensiun dibayar dari dana kelolaan kami,” jelas Faisal.

Besarnya dana pensiun yang harus dibayarkan waktu itu adalah sebesar Rp 30 triliun. Taspen pun terpaksa menalangi anggaran pensiun tersebut dari dana kelolaan yang diperoleh dari iuran nasabah yang telah dihimpun sejak 1974.

Uang tersebut hingga saat ini belum diganti oleh pemerintah, sehingga dana kelolaan yang sedianya telah mencapai Rp 100 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Dengan skema pensiun yang sekarang yaitu pay as you go, pensiunan menerima 75% dari gaji pokok terakhirnya. Ketika pensiunan PNS yang bersangkutan meninggal dunia, uang pensiun akan diteruskan ke istri/suami dan anak yang belum berusia 25 tahun, belum menikah, dan belum bekerja.

Ini menyebabkan APBN harus menanggung beban yang berat dalam jangka waktu yang tidak pasti. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah skema pembayaran uang pensiun menjadi fully funded pada 2017.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: