Selama 9 Bulan Bekerja, DPRD DKI Hanya Menghasilkan LKPJ Ahok

Rapat paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. (Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id)

Sejak dilantik pada Senin, 25 Agustus 2014, tak terasa 106 anggota DPRD DKI Jakarta sudah bekerja selama 9 bulan. Namun, kiprah anggota dewan di Kebon Sirih ini dipertanyakan karena hanya menghasilkan satu hasil kerja yakni pemberian rekomendasi laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2014 terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Bestari Barus meminta para pimpinan DPRD untuk segera bermusyawarah membicarakan kelangsungan kinerja DPRD agar segala target pekerjaan DPRD tahun ini dapat tercapai.

“Pimpinan harus konsolidasi. Harus segera dong. Bayangin lho. Ini sudah terhitung dari Agustus ya, berarti udah sembilan bulan, tapi belum ada produk,” ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Senin (4/5/2015), dilansir dari Kompas.com.

Bestari mengatakan, ada 17 rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus diselesaikan oleh DPRD DKI tahun ini. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu pun raperda yang selesai dibahas. Semua keterlambatan itu, menurut Bestari, salah satunya dipengaruhi oleh proses hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Ahok (sapaan Basuki).

Sebenarnya, Bestari tidak melarang pelaksanaan proses angket dan HMP tersebut. Akan tetapi, Bestari berharap pimpinan Dewan bisa membuat jadwal agenda untuk tiap harinya sehingga satu per satu pekerjaan bisa terselesaikan.

“Ayo dong, ini ada 100 orang (jumlah anggota DPRD tanpa pimpinan) yang mau kerja. Sekurangnya periode bulan tiga sampai lima itu udah enam pekerjaan selesai lho, termasuk LKPJ itu. Okelah itu satu,” ujar Bestari.

“Saya kepengin pimpinan bisa buat satu agenda yang simultan. Kalau enggak, tiap hari kita datang, begini-begini doang,” ujar Bestari.