Faisal Basri Sebut Jokowi Lebih Neolib Daripada SBY, JK Juga?

Faisal Basri kini mengkritik Jokowi. (Foto: Islamedia.id)

Faisal Basri beranggapan Jokowi menganut paham neoliberalisme, melebihi Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya adalah di era pemerintahannya, harga BBM bersubsidi diserahkan pada mekanisme pasar yang berdampak gonjang-ganjing terhadap perekonomian dan komoditas lainnya.

“Enggak salah Pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY,” ujar Faisal Basri di Habibie Center, Senin (15/6/2015), dilansir dari Kompas.com.

Faisal Basri pun tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan Kabinet Kerja mengenai Nawacita saat ini. Sebab, Faisal menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi.

“Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir,” ungkap Faisal. Faisal menyarankan pada saat harga BBM turun, pemerintah harus mengambil ruang fiskal yang ada untuk tabungan. Alhasil, saat harga BBM naik, ada tabungan anggaran fiskal yang menahan peningkatan harga. “Tabungan dipakai waktu harga naik secara otomatis,” papar Faisal.

Faisal menambahkan, saat ini pemerintah semena-mena mengambil kebijakan dan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya, masyarakat dan pelaku industri khawatir sewaktu-waktu akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kalau diserahkan pasar jadi kayak roller cosster (harga BBM bersubsidi). Pemerintah bukan model ugal-ugalan seperti ini,” kata Faisal.

Tentu saja pendapat Faisal ini mendapat perhatian dari dunia luas dan diperbincangkan oleh banyak netizen di sosial media. mendapat perhatian luas. Namun di sisi lain, banyak juga orang yang membicarakan rekam jejak Faisal, yang tidak pernah menorehkan prestasi luar biasa ketika diberi posisi dan jabatan tertentu.

Seperti dilansir dari RMOL, kini muncul pertanyaan menggelitik: Apakah Faisal Basri juga berani mengatakan bahwa Jusuf Kalla lebih neolib? Bahkan disebutkan, Faisal memang tak mungkin berani mengatakan JK neolib sebab “memiliki kedekatan” dengan orang-orang lingkaran JK. Tentu saja karena kedekatan itu, pernyataan Faisal ini juga dinilai seakan-akan sedang menutup borok tim ekonomi pemerintahah saat ini, yang banyak didominasi orang-orang JK.

Sudah lama beredar di publik, bahwa memang tim ekonomi dalam Kabinet Kerja ini merupakan “bawaan” Jusuf Kalla, dengan indikasi jelas posisi Sofyan Djalil yang duduk di kursi Menko Perekonomian.

Karena itu tak heran, bila beberapa waktu lalu, dosen dan peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra, mengatakan bahwa secara tidak langsung, JK adalah biang dari ketidakmampuan pemerintah untuk merespon perkembangan ekonomi global dan untuk keluar dari berbagai defisit makro domestik. Anda setuju?