//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Soal Audit Laporan Keuangan DKI Jakarta, Ini Alasan Ahok Marah Ke BPK

1. Tak Diberi Salinan Laporan Audit Oleh BPK

Ahok mengaku tidak diberi salinan laporan audit keuangan tahun 2014 oleh BPK RI. Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar kemarin, Ahok menyebut BPK hanya menyerahkan satu bundel laporan kepada pimpinan dewan.

“Kalian lihat nggak keanehan kemarin, kamu lihat di video-video tahun lalu coba. BPK kasih 1 copy (salinan) nggak ke gubernur? Kemarin kasih nggak ke saya? Kasih ke saya nggak? Saya nggak dapat,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Menurut Ahok, anggota V BPK RI Moermahadi Soerdja Djanegara kemarin hanya menyerahkan satu bundel hasil audit keuangan DKI tahun 2014 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ahok keheranan bukan main.

“Kasih ke DPRD (saja), padahal diberi waktu 60 hari (untuk memberi tanggapan). Ini saja saya belum baca,” lanjutnya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya. Sebab, tidak biasanya Gubernur tidak diberi salinan untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut.

“Lalu sejak kapan gubernur nggak kasih kata sambutan (dalam Paripurna DPRD)? Ini ada apa? Mau ngajak ribut sama saya?” tanya dia heran.

2. Diminta Rinci Keperluan Sampai ke Lauk Pauk

Ahok berang terhadap BPK karena memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Padahal dia sudah merinci kebutuhan seperti yang diminta sampai ke level terendah. Emosi Ahok semakin meluap saat dirinya merasa mendapat perlakuan sama kala menjadi Bupati Belitung Timur lalu. Di mana, kala itu Ahok diminta merinci uang makan pribadinya sampai pada harga satuan lauk pauk yang disantap.

Ahok merasa tersinggung dengan perlakuan seperti itu. Kini seolah sejarah berulang kembali, ia pun diminta melakukan hal yang sama.

“Sekarang lebih gila lagi kasus yang terulang di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang nggak pernah dikutak-katik BPK, sekarang diincar. Gubernur gaji berapa sih Rp 7 juta, uang makan rumah tangga Rp 50-60 juta. Sekarang diminta oleh BPK, bisik-bisik diminta (merinci) uang cabai berapa, sayur berapa,” terang Ahok di Balaikota DKI, Selasa (7/7/2015).

“Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai cabai, beras nggak? Ini diulang dan sudah pernah diperlakukan sama saya waktu jadi bupati 2005-2006. Oknum BPK (minta rinci) uang makan saya sebesar Rp 3,5 juta, harga cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila, hina sekali!” lanjutnya geram.

Untuk itu dia pun meminta agar seluruh pejabat BPK dan lainnya saling transparan dalam hal keuangannya kepada publik. Ahok juga mempertanyakan apakah pernah BPK RI mengaudit semua keuangan para pejabat tinggi negara selama ini.

“Makanya saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya dari mana bayar pajaknya, pernah nggak BPK periksa semua. Ini saya mau buka, terbuka semua. Kemarin saya nggak dikasih ngomong, sekarang saya sampaikan ini fakta,” tutup dia.

3. Banyak Kepala Daerah Korupsi Walau Dapat Predikat WDK

Ahok menyoal predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disandangkan ke sejumlah daerah. Padahal kemudian kepala daerahnya korupsi. Ahok marah dengan status wajar dengan pengecualian (WDP) yang dikenakan ke DKI Jakarta.

“Jangan BPK merasa kaya (Tuhan) Yang Maha Kuasa saja di republik ini,” imbuh Ahok dengan mimik serius di balai kota, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Ahok mengaku tidak mau pedulikan opini apa yang disematkan kepada DKI untuk anggaran tahun 2014 dari BPK RI. Menurutnya, tidak sedikit juga daerah yang mendapat opini baik sekalipun ternyata dipimpin kepala daerah yang bermasalah.

“Daerah yang dapat (opini) WTP (Wajar Tanpa Syarat) itu semua apa? Ada kepala daerah dapat WTP, masuk penjara juga toh? Saya mau tahu ini. Biar kita terbuka selesaikan masalah republik ini, supaya sama-sama beres,” terang Ahok.

Ahok mempersilakan lembaga tinggi negara tersebut untuk mengaudit keuangan DKI secara tuntas. Bila perlu mengaudit dirinya. Akan tetapi, dia juga meminta agar BPK menggunakan standarisasi audit setiap daerah sama.

“Mulai sekarang periksa saja DKI sekencang mungkin. Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi, saya akan menuntut seluruh kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai yang disampaikan oleh BPK,” kata dia.

Halaman Sebelumnya

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: