Anggap Tak Berguna, Ahok Usul IPDN Dibubarkan ke Jokowi

Mahasiswa IPDN berpose di depan gerbang kampus di Jatinangor. (Foto: Instagram)

Saat melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo.

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.’ ‘Untuk apa ada sekolah IPDN?’ saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Ahok.

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Ketika memilih ajudan pun, Basuki mengatakan, ia tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

“Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Mohon maaf saja nih ajudan dari IPDN yang ada di belakang saya,” kata Ahok menoleh ke seorang PNS DKI alumnus IPDN yang berdiri memegang dokumen.

Kepada ratusan pejabat eselon, Basuki meminta mereka untuk menegakkan program lima tertib (5T). Tak hanya itu, ia meminta para pejabat, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga sesama alumnus IPDN.

“Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada,” ucap Ahok.

Menurutnya, banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. Ahok menilai solidaritas ini sudah salah.

Selain itu, Ahok merasa tak ada keharusan seorang pejabat mengangkat lulusan IPDN menjadi ajudan atau staf pribadi. Ia mencontohkan dirinya yang memiliki ajudan anggota kepolisian.

“Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN, atau STPDN sejak menjabat bupati. Saya enggak mau pakai. Waktu kampanye (Pilkada) kampanye dikasih polisi, ya udah bagus, rekrut aja udah. Untuk apa (ajudan IPDN)? Dia hanya punya 2 peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18. Saya enggak mau ajudan dari IPDN,” ucapnya.

Jika soal penerimaan PNS, Ahok mengatakan ‘suplai’ PNS bisa dari mana saja. Perusahaan swasta, polisi, TNI atau lulusan S1. Namun, ia tak tahu respons Jokowi apa terhadap usulannya itu.