Soal Pembangunan KA Cepat, Rizal Ramli Sebut Emil Salim Ngawur

Rizal Ramli dan Emil Salim. (Foto: Istimewa)

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli memberikan tanggapan atas pernyataan ekonom senior, Emil Salim yang tidak setuju dengan rencana pemerintah membangun High Speed Train (HST) atau kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Rizal, saat ini sudah saatnya mendistribusi anggaran negara dengan baik. Anggaran negara dimaksimalkan untuk wilayah yang selama ini jauh tertinggal. Untuk pembangunan di Jawa masih mengandalkan bisa investor. Termasuk untuk proyek kereta super cepat atau kereta kecepatan menengah.

“Contoh paling menarik adalah kereta api medium speed ini, itu kami selalu tegaskan kriterianya tidak boleh ada anggaran pemerintah, APBN dalam proyek ini. Jadi Pak Emil Salim agak ngawur dia katakan harus pakai APBN,” ungkap Rizal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Dia kembali menceritakan, dalam proyek kereta cepat, pemerintah mempersilakan Jepang dan China menyodorkan proposal yang terbaik bagi Indonesia. Dia mengklaim, sistem yang diterapkan pemerintah untuk proyek kereta cepat ini sama dengan seperti saat Malaysia membangun menara kembar yang kini menjadi ikon Malaysia.

“Sama dulu waktu Mahatir (Mohammad) bangun Twin Tower, dia adu Jepang dengan Korea, siapa lebih murah siapa lebih cepat akhirnya yang menang Korea. (Twin Tower) kebanggaan bangsa dan Korea banyak terima pekerjaan kontraktor di seluruh Timur Tengah,” tutur Rizal.

Dalam pandangannya, saat ini kondisi Indonesia sangat menarik di mata Jepang maupun China. Wajar jika keduanya sangat berambisi merebut proyek kereta cepat di Pulau Jawa.

“Saya katakan kepada presiden ini kondisi yang bagus. Indonesia gadis cantik ada dua pemuda, China dan Jepang yang menawarkan kehebatannya, kita tinggal memilih, kita tinggal adu. Semakin kompetitif, semakin bagus. Untuk luar Jawa kita masih tetap harus gunakan budget dari APBN,” ucapnya.

Sebelumnya, Emil memang menyindir proyek itu berbau politis lantaran tidak tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ataupun di nota keuangan.

“Bangun kereta cepat tidak ada di Nota Keuangan. Di Bappenas juga tidak. Dari mana? Dari politik,” ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8).

Emil melihat, kecenderungan pemerintah saat ini menginginkan kecepatan dan efektivitas sehingga birokrasi cenderung dikesampingkan. Ini sekadar memuluskan kepentingan politik. “Penyakit sekarang, pencipta proyek tidak lagi andalkan birokrasi, tapi politik. Semakin banyak demand uang, semakin banyak keganjilan,” tutup Emil.

Ia mengatakan, meski tidak menggunakan uang pemerintah, akan ada uang dolar AS yang keluar dari Indonesia untuk membiayai kereta cepat tersebut. Dia menilai pemerintah tidak konsisten, karena saat ini sedang berusaha agar dolar masuk, karena Indonesia kekurangan pasokan. “Lebih baik ikat pinggang dikencangkan mari kita hemat dolar,” katanya.

Dia mengatakan saat ini pemerintah menghadapi persoalan pasokan dolar. Sebab itu, dia menyarankan pemerintah untuk menghemat dalam menggunakan dolar.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini menuturkan, sebentar lagi masa krisis dapat teratasi. Pada masa itu lah pemerintah dapat merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak dolar, seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangkit listrik.

“Sekarang ini jangan dulu. Kan pemerintah giat mengusahakan supaya dolar jangan keluar tapi masuk,” kata dia.