Saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat mengetahui Plt Gubernur Kalsel Tarmizi Abdul Karim tidak hadir dan diwakili oleh Kepala BPBD.
Rapat digelar di ruang Rapat Utama Kementerian LHK, Gedung Maggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015). Rapat dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.
Untuk kepala daerah, yang hadir hanya Plt Gubernur Riau Arsyad juliandi Rach, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Plt Gubernur Jambi Irman.
Hal ini terungkap saat tiba giliran Kalimantan Selatan mempresentasikan upaya yang dilakukan terkait bencana asap.
“Saya dari BPBD Kalimantan Selatan. Saya akan menyampaikan kondisi di Kalimantan Selatan,” ujar pria yang tidak menyebutkan namanya ini saat hendak memulai presentasi.
“Gubernurnya di mana?” tanya Luhut memotong.
“Saya nggak tahu Pak, tapi saya yang diperintahkan untuk mewakili di sini,” jawab pria itu. Jawaban pria ini membuat Luhut melepaskan kacamatanya, manarik mikrofon dan berbicara dengan tegas.
“Saya minta nanti gubernurnya telepon saya, jangan main-main. Saya nggak mau ada yang main-main soal ini. Segera, telepon saya. Situasi lagi darurat begini, gubernurnya nggak ada. Sekali lagi jangan main-main,” tegas Luhut. Seketika suasana rapat hening seketika.
Pihak dari BPBD Kalsel melanjutkan pemaparannya. Setelah itu giliran BMKG yang menyampaikan paparan. Namun, Kepala BMKG tidak hadir. Luhut kembali marah.
“Saya minta kepada semua, kalau dalam keadaan darurat seperti ini, saya tidak minta diwakili, kecuali memang betul-betul tidak bisa hadir. Karena ini menyangkut rakyat. Jangan ada yang main-main. Itu pernyataan dari saya,” kata Luhut.
Luhut juga meminta kepala daerah untuk menindak tegas para pelaku pembakar hutan. “Masalah kebakaran ini menurut saya sudah sampai ke tingkat kritis. Walaupun Sumatera, di Pekanbaru hujan agak lebat, tapi tingkat kabut masih sangat tinggi,” ujar Luhut.
Luhut sudah mengantongi data lokasi kebaran hutan dan lahan tersebut, termasuk pihak yang harus bertanggung jawab.
“Bu Menteri LHK tadi sampaikan sudah ketahuan lokasi kebakarannya jelas, PT-nya jelas. Kita tidak ada main-main dengan hal ini. Ini harus kita tindak tegas dan saya minta kepala daerah tidak main-main dengan ini,” kata Luhut.
“Ini perintah Presiden, atasan kita harus tindak tegas dan presiden sudah turun ke lapangan. Jangan ada keragu-raguan untuk menindak pelaku atau pemilik perkebunan yang tempatnya terjadi kebakaran. Ini sudah masalah harga diri negara,” ujarnya.
Diskusi
Belum ada komentar.