Menkominfo: Palapa Ring Bisa Buat Tarif Internet Turun Drastis

Peta rencana pembangunan serap optik, Palapa Ring. (kominfo.go.id)

Program pembangunan serat optik Palapa Ring yang nilai proyeknya berkisar Rp 3 triliun kini dibuka kembali setelah 10 tahun mandek karena pemerintah punya target, seluruh ibukota kabupaten sudah harus kebagian layanan broadband paling lambat di tahun 2018.

Menkominfo Rudiantara optimistis, dengan kembali digebernya program ini, diharap bisa membawa dampak positif berupa penurunan tarif internet, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang masih tinggi disparitasnya.

“Nantinya kalau kita sudah bangun Palapa Ring, bukan berarti zonasi nggak ada lagi, tapi mungkin perbandingannya satu berbanding 1,1 di wilayah timur. Jadi nggak sampai dua kali lipatnya. Mungkin nanti cuma lebih mahal 10% saja,” ujarnya di kediamannya, seperti diberitakan DetikNet, 18 September 2015.

Dijelaskan olehnya, penurunan tarif bisa terjadi karena pemerintah akhirnya terpaksa turun tangan setelah proyek ini mangkrak sepuluh tahun lamanya. Menteri optimistis program ini harus terealisasi karena nanti akan ikut disubsidi pemerintah dari dana Universal Service Obligation (USO).

“Jadi, gap atau selisih pembangunan tidak terlalu besar bagi operator, karena sebagian sudah disubsidi pemerintah. Berapa besar subsidinya nanti tergantung dari proposal para pemenang tender,” imbuhnya.

Secara hitung-hitungan, jika Palapa Ring terbangun, disparitas harga tidak akan terlalu signifikan karena nantinya infrastrukturnya bisa digunakan bersama. Prinsipnya, Palapa Ring bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masing-masing operator untuk membangun infrastruktur.

“Sharing itu bisa mulai aktif dan pasif. Nah, yang pasif kan sudah jalan. Kalau teman-teman operator mau aktif, kita dorong regulasi. Sebetulnya pemerintah nggak rugi soal sharing frekuensi, masing-masing kan sudah bayar ke pemerintah. Sudah bayar mau disharing lagi ya silakan saja. Kecuali, mau sharing di wilayah sini sama operator itu jadi frekuensi fee diturun-turunin. Itu baru nggak boleh,” papar Rudiantara.

Kemudian dari sisi perizinan, selain lisensinya dimodifikasi oleh Kominfo, perizinan untuk landing right juga akan dikeluarkan pemerintah daerah setempat. “Pemda harus mengizinkan lah, wong Pemda juga yang meminta. Kalau nggak gitu kita nggak maju-maju nih. Itu juga awal-awalnya ribet, saya yang turun tangan,” kata menteri.

“Jadi ini kemajuan, dulu mana ada katakanlah di pemerintah mau menjamin model bisnis telekomunikasi. Saat ini kan pemerintah hanya menjamin model-model yang seperti listrik. Kenapa saya juga bisa begini, karena saya dulu di PLN (sebagai Wadirut) jadi tahu prosesnya,” lanjut dia.

Menurutnya, pengerjaan proyek besar ini telah selesai pada tahap prakualifikasi tender. Sejauh ini yang telah dinyatakan sebagai pemenang, ada beberapa perusahaan maupun konsorsium.

Mereka yang memenangkan tender di antaranya Telkomsel, Indosat, XL Axiata, iForte Solusi Infotek dan empat konsorsium yakni Konsorsium Mora Telematika Indonesia Ketrosden Triasmitra, Konsorsium Super Sistem Ultima Huawei, Konsorsium Pandawa Lima, Konsorsium Matra Mandiri Prima Hitachi High Technologies Indonesia Partibandar Utama.

Nah, dari sejumlah perusahaan maupun konsorsium itu, pemerintah akan menawarkan tender tiga paket yakni di wilayah Barat, Tengah, dan Timur. “Pembagiannya ada tiga. Yang lolos prakualifikasi kalau nggak salah enam perusahaan di masing-masing wilayah, ada yang sama ambilnya, Telkom juga,” kata menteri.

Untuk wilayah Barat, akan direntangkan fiber optik bawah laut sepanjang 1.122 kilometer. Di wilayah Tengah, bakal digelar serat optik baik darat maupun laut sepanjang 1.676 kilometer. Sementara, di paket wilayah Timur, panjang kabel optik sekitar 5.681 kilometer di laut dan darat.

“Selesai ini akan ada 50-60 ibukota kabupaten yang akan terhubung dengan internet. Tahun depan sudah harus mulai dibangun dan selesai dalam dua tahun,” katanya.

Palapa Ring ini merupakan proyek besar pembangunan jaringan utama di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa terkoneksi dengan internet sekaligus target Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019. Nantinya, masyarakat pedesaan bisa menikmati internet dengan kecepatan 10 Mbps, dan 20 Mbps bagi masyarakat perkotaan.