Ini Penjelasan Soal Praja IPDN Sipil Tapi Lebih Galak dari Taruna Akmil

Kampus IPDN di Jatinangor. (Foto: Foursquare)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengadopsi kultur militeristik. Awalnya memang polesan berbau militeristik tersebut sengaja diterapkan agar muncul kedisiplinan. Namun ternyata hasilnya malah membuat IPDN identik dengan budaya kekerasan.

Sebagai institusi yang mencetak generasi penerus yang akan melayani masyarakat, IPDN justru membiarkan budaya kekerasan mengalir di internalnya. Penganiayaan berupa adu pukul menjadi hal lumrah yang terjadi antar peserta didik.

Selain itu, mahasiswa IPDN tak dididik untuk mudah menyatu dengan masyarakat. Mereka cenderung tidak mampu mengontrol arogansi saat berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai sipil, praja IPDN disebut lebih galak daripada taruna Akmil.

Ketua Pusat Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menilai bahwa kampus IPDN mengadopsi 80 persen pendidikan militer. Kultur militer itu dipakai untuk menjaga disiplin. Namun justru potensi militeristik yang tak dikontrol tersebut memunculkan arogansi yang tak disukai masyarakat.

Maka dari itu tak heran jika terjadi pemukulan seperti pada Kamis (19/11) silam. Dua taruna akademi militer (Akmil) asal Magelang, Jawa Tengah, yang sedang melakukan program kunjungan taruna 2015 dipukuli oleh lima praja IPDN. Sersan taruna UDP dipukul di bagian dada kiri dan ulu hati. Sedangkan sersan taruna R di bagian ulu hati sebanyak dua kali.

“Jadi mereka tetap merasa bahwa lebih militer dari militer. Setiap tahun yang namanya IPDN itu, tarunanya selalu tawuran sama warga setempat. Itu semacam ritual. Karena warga lokalnya gak suka dengan model IPDN yang arogan. Itu hampir tiap tahun (tawuran),” ujar Muradi, Senin (30/11), seperti diberitakan Merdeka.com.

Muradi menjelaskan bahwa tradisi gemar melakukan kekerasan itu menjadi kultur yang sulit dihindari. Hal ini berbeda dengan kultur pendidikan di Akmil atau Akpol. Menurutnya di Akmil dan Akpol peserta didik dipoles dengan pemahaman seputar HAM.

“Akmil dan Akpol lebih lunak karena mereka sangat keras tapi ketika berinteraksi tidak sok tegas, arogan, dan sebagainya. Untuk akademi lebih baik Akpol sama Akmil dari pada sekolah kedinasan seperti IPDN,” tuturnya.

Muradi menegaskan bahwa, di Akpol dan Akmil, strategi pembangunan kulturnya mengacu pada reformasi TNI-Polri. Ada sebagian dari karakter mereka yang perlahan dikikis agar bisa diterima oleh publik. Namun di IPDN, tak ada unsur pembangunan kultur yang disesuaikan dengan pendekatan sosial ke masyarakat kekinian.

“Kalau TNI-POLRI kan memang mereka didesak untuk mengadopsi HAM, kultur sipil dengan beberapa interaksi. Itu benar-benar dilakukan. Teman-teman IPDN stag, tidak bergerak, maka kulturnya tak berubah. Seperti yang dilakukan mereka merasa lebih tinggi, arogan, dan seterusnya. Karakternya tak berubah. Walaupun misalnya kemarin sudah beberapa kali ada kematian, soal model pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.

Muradi menuturkan bahwa Akpol dan Akmil memiliki rem untuk mengontrol perilakunya ketika menghadapi publik. Menurutnya IPDN harus meniru kultur Akpol dan Akmil yang disesuaikan dengan gerak zaman.

“Di IPDN kalau tidak berubah, akan berulang terus seperti kekerasan dan kematian. Bagaimana agar paradigmatik dan kultur bisa dikelola, bukan dihapuskan total. Itu dikelola untuk energi positif bukan negatif. Harus diperbaiki dari dalam. Katakanlah membabat habis sentimen di internal yang dirasa tidak cukup baik. Kalau tidak, itu menjadi kebanggaan semu,” terangnya.

Menurut Muradi, metode penyampaian pendidikan di IPDN harus selaras dengan perkembangan HAM. Misalnya diberikan program semacam KKN, wisata, atau anjang sana untuk melibatkan interaksi mereka dengan masyarakat umum. Sebab bagi Muradi, IPDN dikelola untuk menyiapkan generasi penerus yang mendedikasikan diri sebagai pelayan publik.

“Anda bayangkan kalau mereka seperti itu gimana nantinya kalau menjadi pejabat publik. Gak cuma mengubah kurikulum, tapi benar-benar membalikkan semua logika yang ada. Karena mereka kan cikal bakal birokrat, kalau birokratnya seperti itu gimana mau melayani publik. Yang ada malah publik menjadi sapi perahan mereka nanti. Kalau berbicara tata kelola pemerintahan kan yang menjadi bahan bakar birokrasi kan mereka. Menjadi lurah, camat, dan sebagainya,” pungkasnya.