Ini Contoh Kata ‘Bersayap’ yang Dilarang Menteri Susi Digunakan

Menteri KP, Susi Pudjiastuti melarang penggunaan kata bersayap. (Foto: kkp.go.id)

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti melarang penggunaan kata ‘bersayap’ di Kementerian KP karena berpotensi membawa lari uang negara.

Menurut Susi, contoh kata-kata yang selama ini punya makna ‘bersayap’ di antaranya adalah penguatan, pendampingan, perluasan, ektensifikasi, intensifikasi, dan lain-lain. Kata-kata ini, ujar Susi, tidak konkrit dan cenderung bermakna lain.

Surat edaran menteri agustus 2015 untk kata2 yg dilarang pakai di KKP: pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, pengelolaan,...

—
Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) December 12, 2015

“Kata-kata tersebut saya larang, karena saya pusing bacanya. Susah saya mengerti maksudnya,” ujar Susi dalam kicauan di akun resmi Twitter miliknya seperti dilaporkan detikFinance, Minggu (13/12/2015).

Susi mengaku sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan kata-kata bersayap tersebut. Kata-kata lain yang juga dilarang antara lain pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, pengelolaan, dan lain-lain.

“Daripada bikin pusing terus ya saya larang, ganti dengan yang jelas-jelas saja. Beli, bayar, buat, dan lain-lain. Konkrit satu kata langsung ke tujuan,” kata Susi.

“Saya gembira karena semua gembira hari itu, semua sadar kata-kata bersayap yang saya larang itu ternyata bisa bawa uang APBN dengan sayapnya,” jelasnya.

Rencana ini sudah Susi sampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Alhamdulillah lapor pak Presiden dan pak Wapres, saya pusing sama kata-kat itu, saya mau ganti. Beliau berdua setuju. Hilang mumet saya,” ujarnya.

Sebelumnya, Susi mengatakan akan mengembalikan sisa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak terserap hingga Desember 2015. Selain itu, Susi juga meminta Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, menyetop alokasi anggaran yang tidak efektif.

“Saya minta ke Pak Sekjen ini sudah pertengahan Desember, kalau yang tidak akan maksimal stop saja alokasinya. Senang hati kita selamatkan Rp 2 triliun tidak mewarisi hutang ke anak cucu. Negara bisa bangkrut lho. Buktinya Argentina dan Yunani,” kata Menteri Susi di Gedung Mina Bahari III Kementerian KKP, Jumat (11/12/2015).

Menteri Susi menyadari anggaran yang dipakai kementeriannya sebagian berasal dari hutang dan tidak ingin menyisakan hutang bagi anak cucu.

“Sadar kalau anggaran yang kita pakai sebagian adalah hutang. Utang sudah Rp 3.000 triliun. Kalau 4 tahun bikin hutang, cucu kita bayar pake apa. Batubara habis, minyak habis. Kalau bangkrut negara ini, kaya Yunani, orang mau ambil Rp 60.000 dari bank saja nggak bisa karena banknya tutup,” tegasnya.

Menteri Susi menegaskan saat ini bukan jamannya bukan rezim anggaran. Ia meminta anggaran direktorat yang tidak bisa habis karena proyek tidak efektif untuk dikembalikan ke negara.

“Kalau seperti ini, pegawai negeri minta naik gaji 3 kali lipat akan dikasih Insya Allah. Sekarang orang kerja benar sungguh-sungguh kelihatan, sudah mulai fair terbuka. Kita bangga sama anak cucu kita kembalikan anggaran kalau tidak habis anggaran,” terangnya.