Adu Kuat Anggota MKD yang Pro dan Anti Novanto, Siapa yang Menang?

Sidang putusan MKD soal kasus Novanto diprediksi berjalan alot. (Foto: Detkcom)

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto siang ini. Sebanyak 17 anggota MKD akan bersidang untuk menentukan, apakah bakal memberikan sanksi untuk Novanto atau menutup kasus ini.

Anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal pada Selasa (15/11) kemarin mengisyaratkan bahwa suara yang ingin Novanto diberi sanksi berat saat ini kalah jumlah dengan yang membela politisi Golkar itu.

“Kalau kondisi masih seperti ini, kalau besok (hari ini) kami kelihatannya akan kalah, setidaknya orang terhormat di DPR ni masih berkumpul di sini, masih ada orang berlogika sehat untuk DPR ini,” tutur Akbar.

Akbar pesimistis MKD akan menberikan sanksi berat untuk Novanto. “Kenapa saya pesimis, bukan pesimis, realitasnya ada seorang anggota fraksi terus berselancar, ada yang tadinya mulai lurus dan diganti lagi. Karena ada kebingungan harus mendengar yang mana,” lanjut politisi Nasdem itu.

Pada Selasa kemarin puluhan anggota DPR dari 7 fraksi menggelar aksi #SaveDPR. Mereka mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya selaku Ketua DPR. Anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno yang turut dalam aksi tersebut mengatakan untuk menjaga wibawa dewan sebaiknya Novanto mundur.

“Bila Setya Novanto peduli dengan lembaga DPR, maka mundur adalah cara yang terhormat,” ucap Teguh Juwarno kepada detikcom, Rabu (16/12/2015).

Anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan kunci keputusan MKD hari ini ada pada Fraksi PDIP, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

“Bisa (MKD bakal beri sanksi sedang). Saya memohon kepada Ibu Megawati (menginstruksikan kadernya di MKD untuk memberi sanksi kepada Novanto) karena kuncinya ada di tangan PDIP,” kata Ruhut.

Jumlah anggota MKD DPR ada 17 orang. Sambil berhitung, Ruhut menjelaskan konstelasi penggawa MKD pro-Novanto versus anti-Novanto. Bila dijumlah, penggawa MKD anti-Novanto plus Wakil Ketua MKD dari PDIP Junimart Girsang maka jumlahnya ada 9 orang.

“Sudah 9 (anti-Novanto) versus 8 (pro-Novanto),” kata Ruhut.

Suara anggota MKD anti-Novanto bakal lebih kuat bila Megawati menginstruksikan bukan hanya Junimart saja yang tegas memberi sanksi untuk Novanto. Jumlah pendukung Novanto di MKD bakal kalah, bila itu terjadi.

“Kalau (Megawati) kasih dua anggota PDIP (mendukung sanksi untuk Novanto) maka 10 versus 7. Jadi kuncinya di PDIP,” lanjutnya.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang merupakan politikus PDIP mendapatkan pesan dari sang ketum, Megawati Soekarnoputri terkait putusan kasus Ketua DPR Setya Novanto. Apa itu?

“Perintah dari ketum, sesuai dengan aturan dan harus melihat secara konkrit karena rakyat menonton,” kata Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Mega menyerahkan putusan kasus ini kepada masing-masing anggota PDIP di MKD. Selain Junimart, ada 2 anggota PDIP lainnya di MKD yaitu Prakosa dan Risa Mariska.

“Kita tidak boleh belok kiri, belok kanan. Kalau terbukti silakan, tidak terbukti silakan,” ucap mantan pengacara ini.

“Saya sesuai arahan ibu ketum,” tegas Junimart.

Menjelang pengambilan keputusan di MKD, Junimart mengaku mendapat berondongan SMS yang masuk ke ponselnya. Meski begitu, dia tidak buka-bukaan apa saja isinya.

“Sudah penuh sms saya. Ada yang menyanjung, ada katakan solidaritas. Tapi tidak masalah,” ungkapnya.