Mansinton Tuntut JK Mundur Karena Bikin Gaduh, Ini Kata Jubir Wapres

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. (Foto: Beritasatu.com)

Politikus PDIP Masinton Pasaribu, meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mundur dari jabatannya. Menurut Masinton, JK harus mundur karena dinilai sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini.

“Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan memunculkan kegaduhan. Di mana episentrumnya? Titik besarnya di Wapres,” ujarnya di sela konferensi pers Political Communication Institute di Jakarta, Minggu, 20 Desember 2015.

Masinton mencontohkan, dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri. “Dirut-nya (RJ Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul, nelepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga,” katanya.

Selain JK, menurut Masinton, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merupakan bagian dari episentrum kegaduhan. “Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Apa yang mau dipertahankan? Sudah tidak ada alasan untuk tidak mengganti,” tuturnya.

Masinton berujar, apabila kedua menteri tersebut tidak di-reshuffle, masyarakat akan bertanya-tanya. “Jelas-jelas mereka tidak berpihak pada kepentingan bangsa ini. Faktanya, kasus Freeport sama Pelindo, kontrak belum berakhir, udah diperpanjang,” ujanya.

Masinton pun mengajak masyarakat mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, ia mengimbau para pejabat pemerintah tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. “Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, mengatakan, ‘Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa’. Itu yang harus kita tagih janjinya,” tuturnya.

Lalu apa kata JK?

Juru Bicara wapres, Husain Abdullah meminta, agar anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tidak membuat kegaduhan baru.

“Jangan mengumbar pernyataan di luar menyerang eksekutif yang notabene diusung PDI-P. Tuduhan-tuduhan Masinton justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu,” kata Husain dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/12/2015).

Dalam sebuah kegiatan diskusi, Masinton mengingatkan agar Kalla tidak menggunakan jabatannya yang tinggi untuk kepentingan usaha pribadi. Menurut dia, kegaduhan diawali pembelaan Kalla saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal.

Husain mengatakan, sebagai Wapres, Kalla selalu mendampingi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan program kerja yang salah satunya diamanahkan oleh PDI Perjuangan itu. Menurut dia, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt itu merupakan program yang telah dirancang PLN sebelumnya.

“Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan. Kalau tidak jalan bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan PDI Perjuangan yang mengusungnya?” kata dia.

Sementara itu, terkait tuduhan Masinton mengenai adanya dugaan intervensi yang dilakukan Kalla atas pengusutan kasus PT Pelindo II, menurut Husain, Kalla hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi presiden.

Instruksi kala itu agar kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspos ketika tahap penuntutan.

“Kalau kasus Freeport, orang pertama yang meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton, bukan Pak JK. Jadi ocehan Masinton itu ngawur,” tegasnya.