Gubernur Papua Minta Pemerintah Beri Kepastian Soal Freeport

Presdir Freeport Papua Maroef Sjamsoeddin bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: papuakita.com)

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat memberi kepastian soal keberlangsungan operasi tambang milik PT Freeport Indonesia lantaran banyak warga Papua yang juga menyandarkan pekerjaannya dari perusahaan yang dimodali asing tersebut.

“Harapan kita itu kan kepastian karyawan bisa bekerja, ini kan dapat pertumbuhan ekonomi di Papua, supaya tidak terganggu. Harapan kita ya pemerintah segera memberi kepastian, agar dampak tidak merugikan kita semua. Kita bicara di sektor ekonomi kita minta supaya pemerintah memastikan agar tidak berdampak yang saya sebutkan tadi,” kata Lukas di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (25/12/2015) malam, seperti dilansir dari DetikFinance.

Lukas mengatakan hal itu saat menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Kedatangan Maroef sendiri bertepatan dengan hari Natal.

“Oh iya itu investasinya besar, mau ganti siapa itu? Saya pikir hanya waktu saja yang menentukan ini kapan kepastian kapan diberikan,” imbuh Lukas.

Apabila melongok Undang-undang Minerba, perpanjangan kontrak Freeport baru dibicarakan 2 tahun sebelum berakhir yaitu pada 2021. Namun Lukas menyebut alangkah baiknya ada kepastian bisnis bagi Freeport sebelumnya.

“Kalau bicara itu, pemerintah pusat kan melihat undang-undang, masa berakhir, tapi tahapannya sebenarnya harus sudah mulai, karena itu kan prosesnya panjang, jadi tahapannya harus dapat dipastikan,” ucap Lukas.

‎Di tempat yang sama, Maroef menyebut bahwa tambang Freeport merupakan aset nasional yang dimodali asing. Sebagian besar pekerjanya, lanjut Maroef, juga merupakan rakyat Papua.

“Aset nasional, ‎aset itu ada di dalam NKRI, tentu kita tidak boleh mengabaikan. Ada 30.004 pekerjanya, itu nanti bagaimana, belum efek-efek tidak langsung lainnya (apabila kontrak tak diperpanjang). ‎ Kami masih berupaya tetap memberi nilai kontributif,‎” kata Maroef.