Kapolri: Brimob Bawa Senjata Sesuai SOP saat Kawal KPK

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menanggapi protes Fahri Hamzah. (Foto: Detikcom)

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan apa yang dilakukan anggota Brimob membawa senjata saat penggeledahan KPK tidak salah. Anggota Brimob tentu membawa senjata api sesuai SOP di KPK. Hal ini sempat diprotes Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri sempat beradu mulut dengan penyidik KPK yang membawa Brimob saat penggeledahan beberapa anggota Komisi V DPR dari PKS, Yudi Widiana Adia.

“Tidak kesalahan penggunaan senjata, kalau ditanya atau protes harus pada SOP kpk bagaimana. Bukan pada Brimob. Brimob kan mengikuti perintah KPK karena sudah diperbantukan,” jelas Badrodin di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

Baca juga: KPK Bawa Brimob Bersenjata Saat Geledah DPR, Ini Aturan Mainnya

“Selama ini sudah ada kerja sama antara Polri dan KPK. Kita bantu apa yang diminta KPK. Untuk proses penindakan akan dibantu oleh Brimob, baik yang ada di Jakarta ataupun di daerah-daerah. Setelah kita bantu penggunaan selanjutnya kita serahkan kepada KPK,” urai dia.

Manuver Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes penggeledehan KPK di ruang kerja anggota DPR Fraksi PKS dipertanyakan.

“Penggeledahan yang dilakukan KPK sudah berulang kali. DPR ini kan berlangganan dengan KPK, anggota-anggotanya terlibat secara rutin dalam aksi korupsi. Kenapa saat KPK mendatangi seorang anggota PKS menjadi masalah besar bagi Fahri?” kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Sabtu (16/1/2016).

Beberapa jam sebelum mendatangi ruang kerja Yudi Widiana, penyidik KPK bersama personel Brimob bersenjata memang lebih dulu menggeledah ruang kerja anggota DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Budi Supriyanto. Tak ada protes dari Fahri dalam dua penggeledahan itu.

Lucius menilai wajar KPK dilindungi oleh personel Brimo bersenjata saat melakukan penggeledahan. Permintaan perlindungan diperlukan untuk antisipasi.

“Peran Brimob penting, karena KPK mendatangi tempat yang diduga ada penjahat koruptor di situ. KPK punya kepentingan untuk mengantisipasi itu,” ujar Lucius.

Lucius menyayangkan manuver Fahri yang dinilainya bisa menjatuhkan wibawa pimpinan DPR. Menurutnya, tak selayaknya anggota DPR mengurusi hal-hal teknis seperti penggeledahan KPK.

“Wibawa dia tambah jatuh saat dia panggil Pamdal, tapi tak ada Pamdal yang mendekat. Level sekelas Pamdal aja tidak mau patuh. Bisa dibayangkan bagaimana itu wibawa pimpinan lembaga Negara. Jika sudah tak punya wibawa, untuk apa dipertahankan?” pungkas Lucius.