Tim Transisi Disebut Ilegal, JK Tegur Keras Nurdin Halid

Ketua Tim Transisi Golkar, Jusuf Kalla menegur Nurdin Halid. (Foto: Detikcom)

Waketum Golkar Kubu Ical, Nurdin Halid menyatakan keputusan Mahkamah Partai (MP) membentuk tim transisi ilegal. “Itu keputusan ilegal karena MP tidak punya kewenangan membentuk tim transisi. Di UU Parpol diatur kewenangan MP untuk perselisihan sengketa kepengurusan, pemecatan anggota,” kata Nurdin Halid saat dihubungi Sabtu (16/1/2016) malam.

Nurdin menyebut keberadaan tokoh senior Golkar di Tim Transisi tak berpengaruh terhadap sikap kepengurusan hasil Munas Bali. “Pak Aburizal menolak hasil MP karena inkonstitusional,” tegasnya.

Lagipula kepengurusan dengan kepemimpinan Ical diklaim Nurdin sah. Berbeda dengan Munas Ancol yang SK kepengurusannya sudah dicabut Menkum HAM Yasonna Laoly.

“Kita tidak akan patuhi keputusan MP. kita konsisten penegakan hukum AD/ART, keputusan MP ilegal,” tegas Nurdin.

Menanggapi pernyataan Nurdin, Ketua Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menegur keras Nurdin Halid yang menyebut tim transisi yang dibentuk adalah ilegal. Keinginan seluruh anggota adalah ingin kembali bersatu.

“Pikiran para senior cuma satu, masa depan Golkar. Golkar jangan dianggap ada satu dua orang yang memiliki Golkar,” ujar JK dengan suara keras di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (17/1/2016).

“Golkar itu milik bersama karena itu Golkar harus diselamatkan dengan cara persatuan yang baik,” tambahnya.

JK mengatakan pembentukan tim transisi bukan menjadikan orang-orang di dalamnya menjadi pengurus Golkar atau ingin memegang kendali partai berlambang beringin itu.

“Golkar harus hidup secara demokratis, jangan ada pihak-pihak yang merasa punya Golkar, jangan ada yang punya bahwa apapun dapat dilakukannya untuk Golkar kepentingan apapun tidak,” terang JK.

Para senior yang terlibat dalam tim transisi ingin melihat Golkar di masa akan datang akan kembali bersatu. “Dengan cara apapun harus bersatu,” kata JK.

Sebagai informasi, MP Golkar dalam mengatasi konflik internal memang memutuskan membentuk tim transisi. BJ Habibie ditunjuk sebagai pelindung, sedangkan JK menjadi ketuanya.

Anggota dari tim transisi adalah Ginandjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Akbar Tandung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo Sambuaga, dan Sumarsono. Tim transisi diberi batas waktu menggelar Munas paling lambat bulan Maret 2016.

Selain Munas rekonsiliasi, tim transisi diminta menyusun ulang Fraksi Golkar di DPR. Dua kubu Golkar memang memiliki versi masing-masing untuk fraksi di DPR. Fraksi Golkar kubu Ical di DPR dipimpin oleh Setya Novanto dan Aziz Syamsuddin, sementara kubu Agung dipimpin Agus Gumiwang dan Fayakhun Andriadi.