//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Hadir di Sidang Korupsi UPS, Ini Kesaksian Haji Lulung

Lulung bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi UPS di Pengadilan Tipikor

Lulung bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi UPS di Pengadilan Tipikor. (Foto: Detikcom)

Jaksa penuntut umum yang menangani kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) UPS menghadirkan Abraham Lunggana alias Haji Lulung ke hadapan pengadilansebagai saksi terkait kasus yang telah merugikan keuangan Pemprov DKI sebesar Rp 81 miliar, dengan terdakwa mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Kepada Jaksa, Lulung bercerita singkat soal keluguannya mengenai UPS hingga jadi bahan candaan di twitter gara-gara salah sebut UPS menjadi USB.

“Saya jadi bahan lucuan Pak jaksa. Jadi waktu ada perseteruan di Kemendagri, kita keluar (ruangan), di situ saya ditanya wartawan ‘Pak haji gimana UPS, Anda kan koordinator Komisi E’. Saya nyeleneh saya ngga ngerti, sebut USB. Jadi pada saat itu di Twitter saya banyak di-bully karena jadi trending topic. Memang saya nggak ngerti UPS itu,” ujar Lulung bersaksi.

Lulung dalam keterangannya mengaku tak tahu menahu soal pengadaan UPS yang masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara SKPD dengan dewan di DPRD.

“Saya tidak mengerti karena dalam proses anggaran perubahan ada tahun politik, Pileg dan Pilpres saya jadi ketua partai jadi saya banyak tugas partai. Tahun 2014 itu tahun transisi. Memang pembahasan hanya 2 hari, kalau dilihat konten tidak cukup dengan sekian ribu kegiatan,” tutur Lulung.

“Kalau di KUA-PPAS tidak ada UPS kemudian dalam pembahsan anggaran di komisi saya tidak hadir,” imbuhnya.

Lulung mengaku tak tahu menahu proses munculnya anggaran pengadaan UPS tahun 2014. Ia sempat bertanya ke rekannya yang juga anggota Komisi E DPRD saat itu, Fahmi Zulfikar Hasibuan.

“UPS itu saya memang tidak mengerti. Di berita banyak saya diseret-seret supaya mengerti . Karena di DPRD ribut tentang UPS, Fahmi sahabat saya sejak kecil, sebagai pimpinan saya beri perhatian ke Beliau. Saya nggak ngerti UPS, saya tanya. Dia cerita saya ketitipan amplop, yang programnya saya tidak tahu,” ujar Lulung.

Menurut Lulung, amplop berisi dokumen titipan yang diduga terkait dengan program yang diusulkan masuk dalam APBD DKI Perubahan tahun 2014. Dokumen itu menurut Lulung berdasarkan pengakuan Fahmi diteruskan ke Ketua Komisi E.

“Ke ketua komisi menurut Beliau,” sebut Lulung.

“Amplop dari mana?” tanya Jaksa.

“Waktu itu saya ngga ngerti pokoknya dari dinas,” sebut Lulung.

Tapi Lulung sama sekali tak tahu proses penganggaran UPS. Dalam paripurna pengesahan APBD Perubahan tahun 2014, Lulung mengaku tidak hadir.

“Hari itu tanggal 13 Agustus 2014 saya tidak hadir paripurna. Apakah UPS pada saat diparipurnakan ada atau tidak saya tidak tahu,” ujarnya.

Lulung juga menjelaskan sejauh ini dia telah diperiksa selama 5 kali di Mabes dan 4 kali di BPK. Sebelum Lulung dan Ferrial, bersaksi juga untuk terdakwa Alex adalah mantan Ketua Komisi E Firmansyah dan Anggota DPRD Fahmi Zulfikar.

Alex Usman didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan UPS saat menjabat sebagai Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Jaksa menyebut adanya penyimpangan pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Gravatar
Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: