Tolak Dibubarkan, BOPI Klaim Mampu Selamatkan Uang Negara

Ketua BOPI Mayjen (Purn) Muhammad Noor Aman. (Foto: Bola.com)

Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terancam dibubarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Alasan pemerintah ingin membubarkan adalah karena masalah tumpang tindih kewenangan dan efisiensi anggaran.

Kemenpora akan menjelaskan urgensi keberadaan BOPI kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan agar lembaga tersebut tetap dipertahankan.

“Dari Kementerian Olahraga meminta waktu khusus untuk presentasi tentang urgensi BOPI. Intinya dari Kementerian Olahraga, lembaga itu tetap ada dan dipertahankan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi seusai rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/1), dilansir Republika.

Sejumlah kementerian, termasuk Kemenpora, meminta waktu yang lebih memadai untuk memberikan argumen pentingnya lembaga masing-masing. Kemenpora sendiri meminta waktu awal pekan depan untuk melakukan presentasi.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Alfitra Salamm, yang mengikuti rapat koordinasi tersebut, mengatakan, Kemenpora diberikan waktu hingga Jumat (5/2) depan untuk melakukan presentasi. “Status BOPI masih ada. Diberi waktu sampai Jumat depan,” ujar Alfitra.

Menpan RB Yuddy mengatakan, akan mendengarkan paparan penjelasan urgensi keberadaan BOPI dan akan dipertimbangkan setelahnya. Namun, ketika ditanya mengenai apakah hasil presentasi bisa mengubah rekomendasi pembubaran lembaga, Yuddy mengatakan kewenangan selanjutnya ada di tangan Presiden.

“Tugas kami sudah kami laksanakan, kewenangan berikutnya sebelum Presiden memutuskan adalah rakor polhukam,” ujar dia.

Yuddy menjelaskan, apa yang dilakukannya dengan merekomendasikan 14 lembaga untuk dibubarkan di sejumlah kementerian merupakan tugas Kemenpan RB. “Kemenpan itu kan melaksanakan tugas penataan kelembagaan dan dalam konteks road map reformasi birokrasi nasional,” kata Yuddy.

Sebanyak 14 lembaga yang direkomendasikan untuk dibubarkan berasal dari berbagai macam kementerian. BOPI dari Kemenpora menjadi salah satu lembaga yang terancam dibubarkan.

Salah satu tugas BOPI ialah memberikan izin olahragawan profesional, penyelenggaraan pertandingan olahraga di berbagai cabang dengan melalui tahapan verifikasi terlebih dulu. BOPI sempat menjadi sorotan karena beberapa kali tidak memberikan izin kepada PT Liga Indonesia menyelenggarakan kompetisi, atau sejumlah klub sepak bola untuk bermain di suatu turnamen.

Sekretaris jenderal BOPI, Heru Nugroho menegaskan kahadiran BOPI sangat dibutuhkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Heru mengklaim, dalam tiga tahun terakhir BOPI berperan besar dalam melakukan fungsi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.

BOPI mampu menjadi filter terhadap aturan (rules of the game) olahraga profesional yang tidak dijalankan dengan baik oleh Induk Olahraga bahkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Indonesia (KOI).

Belakangan, nama BOPI menjadi “buah bibir” lantaran mampu melakukan pengawasan melekat terhadap kompetisi profesional paling digemari masyarakat Indonesia: Sepak Bola.

Lewat pengawasan yang ketat, cermat, dan intensif dengan berlandaskan regulasi standar lisensi klub profesional yang dikeluarkan FIFA, tapi tidak dijalankan PSSI. Beruntung disebutnya, BOPI mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah milyaran rupiah.

Kemudian BOPI menindak tegas klub-klub profesional yang tidak memiliki akte pendirian PT, tak punya NPWP, sampai klub yang melakukan pengemplangan pajak. Belum lagi, soal kontrak pemain dan kelalaian klub terhadap gaji pemain yang tak dibayarkan. BOPI melakukan pengawasan superketat yang justru diabaikan oleh Induk Organisasi.

Tidak hanya itu, disebutnya juga BOPI berperan besar menertibkan klub-klub sepak bola profesional yang tidak punya NPWP dan mengemplang pajak. Selain itu, kami juga menjaga dan mengawasi hak-hak pemain. yang terabaikan bahkan tertunggak sampai berbulan-bulan yang jumlahnya miliaran.

“BOPI dengan tegas tidak memberikan rekomendasi pertandingan selama semua persyaratan profesional tidak dijalankan yang justru diabaikan induk olahraga (PSSI) selama bertahun-tahun,” kata Heru dalam siaran persnya terkait rencana pembuburan BOPI oleh pemerintah.