Pengacara: Daeng Aziz yang Buat Spanduk Minta Ganti Rugi di Kalijodo

Warga Kalijodo hendak mencopot spanduk minta ganti rugi. (Foto: Detikcom)

Pengacara Daeng Aziz, Razman Nasution, mengatakan spanduk yang menuai protes warga Kalijodo dibuat oleh kliennya. Ada 7 spanduk berisi tuntutan ganti rugi dicopot oleh warga pada pukul 18.10 WIB tadi.

“Spanduk tadi ini ya ternyata sudah diturunkan, itu spanduk ternyata dari Pak Daeng Aziz. Beliau yang buat baliho itu segala macam,” ucap Razman di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/2/2016) petang.

Razman mengatakan, Daeng memang menginginkan solusi yang adil atas penertiban Kalijodo, termasuk soal ganti rugi tanah dan bangunan yang sudah puluhan tahun ditempati warga.

“Pak Daeng Aziz mencoba supaya rakyat ini bisa memahami, tetapi rupanya rakyat punya sikap sendiri. Itu membuktikan bahwa Pak Daeng bukan provokator gitu loh, bukan koordinator,” ujar Razman.

“Rakyat marah, mereka bilang kami nggak mau. Kami mau ini diselesaikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, dua spanduk bertuliskan ‘tuntutan ganti rugi tanah dan bangunan’ dipasang oleh dua orang pria yang mengaku warga Kalijodo sekitar pukul 16.53 WIB tadi. Namun menjelang malam sekitar pukul 18.10 WIB, spanduk yang berjumlah 7 itu dicopot warga lainnya.

Baca juga: Spanduk ‘Minta Ganti Rugi Bangunan dan Tanah’ Dicopot Warga Kalijodo

Ada puluhan anak-anak bersama ibu-ibu yang memprotes keberadaan spanduk itu. Sambil teriak-teriak, mereka merasa apa yang tertulis di dalam spanduk bukan keinginan warga, begitu juga bukan warga yang memasang spanduk itu.

“Bukan warga, kita nggak tahu siapa yang pasang,” ucap salah seorang ibu, Siti Maniah, di lokasi.

Daeng Aziz atau Abdul Aziz dikenal sebagai tokoh berpengaruh di Kalijodo. Ia juga memiliki dua cafe di kawasan tersebut. Salah satunya bernama Intan Cafe yang merupakan terbesar di Kalijodo.

Baca juga: Pemilik Intan Cafe, Kafe Terbesar di Kalijodo Ternyata Daeng Aziz

Aziz juga disebut telah mengancam warga di lokasi permukiman liar yang akan segera ditertibkan itu untuk membatalkan pernyataan kesediaannya untuk direlokasi ke salah satu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pemerintah.