Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa, Sejarah dan Politik

Diperiksa 7 Jam di Bareskrim, Sylvi: Itu Dana Hibah Bukan Bansos

Sylviana Murni setelah diperiksa Bareskrim Polri

Sylviana Murni setelah diperiksa Bareskrim Polri. (Detikcom)

Anekainfounik.net. Sylviana Murni menyebut ada kekeliruan tentang pemeriksaan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap dirinya. Menurut Sylvi, kekeliruan yang dimaksud perihal dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya adalah dana hibah.

“Tapi di sini (surat panggilan) adanya kekeliruan, yaitu di sini tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta, padahal ini bukan dana bansos, tapi ini adalah dana hibah,” ucap Sylviana di kantor Bareskrim Polri di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2017), seperti diberitakan Detikcom.

Sylviana lalu memperlihatkan dokumen surat panggilan itu. “Supaya semuanya terang benderang,” sebutnya.

Menurut Sylviana, dana hibah tersebut didasari Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 235 Tahun 2014. Sylviana menyebut saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Joko Widodo.

“Pada tanggal 14 Februari 2014 yang tanda tangan adalah Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Pak Joko Widodo. Di sana disampaikan bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD melalui belanja hibah,” kata Sylviana.

Berbekal hal itu, menurut Sylviana, dana yang digunakan bukanlah dana bansos, melainkan dana hibah. Sylviana menegaskan dana yang digunakan itu pun telah diaudit.

“Jadi jelas di sini bukan bansos, tapi hibah. Selanjutnya dari berapa dana yang diberikan. Dana ini Rp 6,8 miliar dan saya sudah melakukan, pertama teman-teman seluruh pengurus kwarda, ini jelas ya bahwa ini untuk kepengurusan 2013 sampai dengan 2018. Dari hasil kegiatan kita pada 2014, di sini jelas sekali bahwa sudah ada auditor independen,” ucapnya.

“Jadi di sini saya punya kantor akuntan publik terdaftar yang menyatakan bahwa kegiatan semua ini adalah wajar. Jadi di sini disampaikan laporan audit atas laporan keuangan gerakan Pramuka Kwarda Jakarta 2014 telah kami audit dengan nomor laporan sekian pada tanggal 22 Juni 2014 dengan pendapat wajar. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa dari dana tersebut yang 6,8 (miliar), kami ada yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal. Antara lain masalah waktu dan sebagainya. Ini ada bukti pengembalian kepada kas daerah sejumlah Rp 801 juta sekian. Ini pengembaliannya,” Sylviana menambahkan.

Berikut ini penjelasan Sylviana selengkapnya yang disampaikannya.:

1. Klarifikasi atas surat Bareskrim Dit TPK no. B/PK-86/l/2017 tgl 18 Jan 2017 tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen bahwa penyelidikan Pengelolaan Dana Bansos Pemprov DKI Jakarta seharusnya dana hibah

2. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur no 235 Tahun 2014 tentang Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta masa bhakti 2013-2018 tanggal 14 Februari 2014, ditanda tangani Gubernur DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo, dalam diktum kedua nya tertulis Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada APBD melalui belanja HIBAH

3. Tentang penggunaan Belanja hibah sesuai dengan proposal yang diajukan, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya telah dikembalikan ke Kasda DKI JKT.

4. Pengembalian Dana Hibah yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebagai berikut: 2014 sebesar 35 juta, 2015 sebesar 801 juta

5. Telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias dengan nomor laporan no.192/GA/ARD/PM/RDM/VI/15 pada tanggal 22 Juni 2015 dengan hasil Pendapat WAJAR

6. Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua Kwarda DKI Jakarta sampai dengan Pilgub DKI Jakarta 2017

7. Sebagai Warga Negara yang baik, kami selalu siap mengikuti prosedur yang ada, selebihnya Hasbunallah Wani’mal Wakil Ni’mal Maulaa Wa Ni’mal Nasiir, Laa Hawla Walaa Quwwata Illaa Billaahil ‘Aliyyil ‘Adzhim.

Terima kasih.
Sylviana Murni⁠⁠⁠⁠

Sebelumnya Bareskrim Polri memeriksa Sylviana terkait dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI pada 2014-2015. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali untuk Sylviana.

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Baharkam Polri menyatakan pemeriksaan Sylviana dilakukan karena yang bersangkutan dianggap mengetahui informasi soal bantuan sosial tersebut.

“Yang jelas, ini sebagai pihak yang mengetahui informasi berkaitan dengan itu. Ini penggalian keterangan dan informasi,” jelas Boy di Mabes Polri, Kamis (19/1).

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: