Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ponpes Milik Rizieq di Bogor Serobot Lahan PTPN VIII Gunung Mas?

Ponpes Al-Markaz Syariah di Bogor

Ponpes Al-Markaz Syariah di Bogor. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Saat Brimob Polda Jawa Barat melakukan latihan di daerah pegunungan Megamendung, Bogor, terungkap bahwa pondok pesantren (ponpes) milik Imama Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab berada di kawasan tersebut.

“Justru kami heran dan kaget ada Ponpes Al-Markaz Syariah di lokasi PTPN, sudah berdiri di sana dan sudah berdiri besar dengan gedung-gedung besar dan megah,” kata Kapolres Bogor AKBP AM Dicky, Kamis (26/1/2017), seperti diberitakan Detikcom.

“Masalah (latihan) dekat dengan pesantren, kita juga kaget. Sebelum latihan, kita juga survei, dan bahwa tanah di situ HGU (hak guna usaha)-nya milik PTPN VIII Gunung Mas, makanya kita izin ke PTPN Gunung Mas. Ternyata di lereng gunung mau ke atas ada ponpes itu yang sudah sebesar itu,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Dicky mengatakan bangunan ponpes tersebut tidak memiliki izin dan IMB (izin mendirikan bangunan). Dia juga mengatakan area tersebut merupakan lereng Gunung Gede yang sering dijadikan tempat latihan.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, ponpes tersebut tidak memiliki IMB dan izin pendirian ponpes dari Kemenag serta Dinas Pendidikan. Dari penelusuran di BPN, tanah-tanah tempat latihan dan ponpes masih terdaftar HGU atas nama PTPN VIII Gunung Mas, makanya kita pertanyakan lahan itu diperuntukkan bisa bangun ada IMB-nya dan punya izin ke Kemenag dan Dinas Pendidikan atau tidak,” ujar Dicky.

Untuk pelatihan Brimob, Dicky menyebut telah mengurus perizinan ke pihak terkait, termasuk masyarakat setempat sebagai bagian dari prosedur.

“Iya, kan kita latihan di sana, makanya kita minta izin. Nah, kita minta izin surat yang disampaikan itu permohonan izin, ada surat ke lurah, aparat ya semuanya kita minta izin memberitahukan ke khalayak, termasuk PTPN. Pemberitahuan itu supaya masyarakat tidak panik,” lanjutnya.

Pelatihan, diakui AKBP Dicky, dilakukan di area tersebut karena kondisinya mirip dengan Poso, yang menjadi salah satu area TNI dan Polri melawan terorisme dan radikalisme. Dia juga menegaskan hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, tapi tidak dengan pihak Ponpes Al-Markaz Syariah.

“Kita (izin) hanya kepada aparat pemerintah di sana yang bersangkutan, kita tidak ada kewajiban untuk minta izin sama Rizieq Syihab,” ujar Dicky.

Sementara itu, pihak FPI mengatakan pelatihan oleh Brimob berlangsung sejak Kamis (26/1) pagi. Juru bicara DPP FPI Slamet Maarif mengatakan, meski pelatihan tersebut dilakukan dekat dengan pondok pesantren milik Habib Rizieq, hal itu bukan intimidasi bagi mereka.

“Sudah ada dari tadi pagi. Rencananya sampai tanggal 29 Januari. Kita nggak melihat itu sebagai intimidasi. Hanya saja, kita melihat hal itu aneh dan janggal karena kenapa baru kali ini dibuat latihan Brimob?” kata Slamet, Kamis (26/1/2017).

Slamet mengatakan lahan yang digunakan latihan oleh Brimob Polda Jabar tersebut bukanlah bagian dari pondok pesantren milik Rizieq.

“Bukan. Posisi latihan ada di bawah tanah pesantren,” ujar Slamet.

Soal legalitas lahan di Megamendung tersebut, sebelumnya telah dijelaskan Slamet. Ia mengatakan legalitas dari lahan yang didirikan menjadi pondok pesantren itu sudah tercatat di badan hukum.

“Silakan saja diselidiki. Yang jelas, pesantren yang beliau dirikan di Megamendung itu semua surat hukumnya sudah ada. Legalnya sudah ada. Semua sudah terpenuhi secara hukum,” kata Slamet, Rabu (25/1).

Terkait dugaan penyerobotan lahan tersebut, Rizieq sebenarnya sudah dilaporkan terkait dugaan penguasaan tanah yang tidak sah.

“19 Januari 2017 yang lalu, seorang pelapor atas nama E melaporkan Saudara RS atas penguasaan tanah yang tidak sah seluas 8,4 hektare di wilayah Megamendung, Cisarua, Bogor,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti polisi untuk memastikan ada-tidaknya unsur pidana dengan membentuk tim penyelidikan. Jika tidak ditemukan unsur pidana, pelaporan ini tidak akan dilanjutkan.

“Namun, jika kita bisa mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan keterangan saksi melengkapi dan dokumen mendukung, maka dilanjut ke proses penyidikan,” terangnya.

Menurut Martinus, polisi sudah meminta keterangan kepada tiga orang dari pihak pelapor. Namun belum ada jadwal untuk pemanggilan pihak terlapor.

“Sejak 19 Januari sudah ada tiga orang yang dipanggil untuk melakukan klarifikasi, dalam melakukan pengambilan dokumen. Dari pelapor dulu untuk proses klarifikasi, mendapat data-data, dokumen,” ujarnya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: