Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

PD: Kasus Sylvi Beda, Kalau Ahok, Semua Masyarakat Minta Cepat Diproses

Sylviana Murni usai diperiksa Bareskrim Polri

Sylviana Murni usai diperiksa Bareskrim Polri. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, Kepolisian seharusnya menunda pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat maupun pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Kedua kasus itu menyeret nama calon Wakil Gubernur DKI yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.

Menurut Agus, perlakuan polisi terhadap pengusutan kedua kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan pengusutan kasus penodaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Berbeda dengan kasus Ahok. Kalau Ahok kan kasusnya berbeda. Semua masyarakat meminta kasusnya diselesaikan secara hukum. Dan ini kan sedang diselesaikan,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017), diberitakan Kompas.com.

Menurut Agus, kasus yang menyeret nama Sylviana tak mendapat desakan kuat dari masyarakat untuk segera diselesaikan, sehingga proses penyelesaiannya bisa menunggu setelah tahapan pilkada selesai.

Saat ditanya soal pengesampingan peraturan kapolri (Perkap) yang mengatur penundaan pengusutan kasus yang melibatkan peserta pilkada, Agus mengatakan, DPR tentunya akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian nantinya.

“Pastinya Kapolri punya penjelasan mengenai pencabutan itu sehingga terjadi pengusutan kasus semasa pilkada yang rawan dipolitisasi, nanti pastinya DPR akan menanyakannya dalam rapat kerja,” lanjut Agus.

Ia juga menilai, pemeriksaan dugaan korupsi kasus pembangunan masjid di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat itu terkesan dipaksakan.

“Tentunya kami kaget sekali kok ada masalah seperti ini. Seolah ada hal yang harus dicari-cari dan ini kebetulan Bu Sylvi kan calon Wakil Gubernur, sehingga tentunya akan memengaruhi performance apabila ini ada permasalahan yang berkenaan dengan beliau,” kata Agus.

Hal itu, kata Agus, terlihat dari pemeriksaan sebelumnya terkait dana bantuan sosial (bansos). Dalam pemeriksaan tersebut, menurut Agus, justru menunjukan keanehan.

“Buktinya yang kemarin disangkakan soal bansos salah, ternyata itu hibah, dan hibahnya ada SK-nya (Surat Keputusan), SK yang tanda tangan Pak Jokowi, pada waktu itu Pak Jokowi Gubernur DKI,” ujar Agus.

Ia meminta, semua pihak menjaga kondusifitas politik menjelang hari pencoblosan agar semua berjalan lancar.

“Sehingga marilah kita fokus ke arah sana, kita hormati tata laksana peraturan perundangan. Manakala kandidat sedang berlaga, kita berikan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperkuat performance-nya,” lanjut dia.

Sebelumnya Bareskrim Polri juga meminta keterangan Sylviana Murni selaku mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Polisi tengah membuka penyelidikan baru soal dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Diproses

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, Polri terpaksa mengesampingkan Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses Pilkada selesai.

(baca: Kapolri: Ahok Diproses, Kasus Peserta Pilkada Lain Juga Harus Diusut)

Menurut Tito, kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta Pilkada.

“Kalau ini digulirkan, akan membawa konsekuensi. Siapa pun yang dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses,” ujar Tito di Kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Padahal, Perkap tersebut diterbitkan agar tidak terjadi politisasi dan muncul kesan kriminalisasi dengan memanfaatkan penegakan hukum. Namun, karena desakan masyarakat yang kuat, Polri melanjutkan laporan itu.

Aksi saling lapor terhadap peserta Pilkada tak hanya terjadi di DKI Jakarta. Di daerah pun banyak ditemukan kasus serupa.

Tito mengatakan, kasus Ahok menjadi preseden untuk menindaklanjuti laporan tanpa harus menunggu Pilkada selesai.

“Jangan dihentikan prosesnya karena referensinya adalah kasus Ahok yang diajukan pada saat tahapan Pilkada. Yang otomatis membawa konsekuensi hukum asas equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak ada bedanya,” kata Tito.

Iklan

Diskusi

2 thoughts on “PD: Kasus Sylvi Beda, Kalau Ahok, Semua Masyarakat Minta Cepat Diproses

  1. demokrat kok takut. berarti benar dek silvi maling uang rakyat. nampak x begitu tabiatnya demokrat. raja maling uang rakyat/korupsi. pantas kaya kaya semua demokrat. nyatanya uang tak halal

    Posted by mulia | Januari 30, 2017, 10:31 am
  2. semua kalau salah tetap dihukum. jgn coba coba menakut nakuti petugas… wahai demokrat bodohhhhh

    Posted by mulia | Januari 30, 2017, 10:33 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: