Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ma’ruf Amin: Teguran MUI DKI Tak Cukup, Ahok Harus Diproses Hukum

Ahok memasuki ruang sidang ke-8 kasus penodaan agama

Ahok memasuki ruang sidang ke-8 kasus penodaan agama. (Liputan6.com)

Anekainfounik.net. Jakarta – Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyebut teguran MUI DKI kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal ucapan Al Maidah ayat 51 belum cukup. MUI pusat kemudian mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan yang menyebut Ahok melakukan penghinaan terhadap Alquran.

“Kasusnya bukan hanya DKI, tapi berdimensi nasional. Banyak mempertanyakan itu, MUI pusat tidak mungkin menurunkan ke MUI daerah. Kita pikir sudah baik MUI Jakarta mengeluarkan teguran, tapi tidak cukup untuk mengeluarkan sikap dan pendapat keagamaan,” ujar Ma’ruf dalam sidang lanjutan ke-8 di Auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017), seperti diberitakan Detikcom.

Tim penasihat hukum Ahok memang mempertanyakan beda sikap antara MUI DKI dengan MUI pusat. Bila MUI DKI mengeluarkan teguran terhadap Ahok, MUI pusat mengeluarkan sikap keagamaan.

“Teguran ya teguran sudah disampaikan dan berlaku. Jadi Saya katakan tidak ada pertentangan, silang pendapat dengan MUI pusat. MUI tidak melanggar aturan, melainkan mengawal melalui cara persidangan hukum di Indonesia,” terang Ma’ruf membantah adanya perbedaan sikap pengurus daerah dan pusat.

Dalam persidangan, tim pengacara Ahok membacakan poin-poin teguran dari MUI DKI terhadap Ahok yang dikeluarkan 2 hari sebelum sikap keagamaan MUI disampaikan pada 11 Oktober 2016.

Baca juga: Alasan MUI Tak Tabayyun Ahok Soal Video, Ma’ruf: Ucapannya Sudah Cukup

Ahok dalam surat teguran MUI DKI di antaranya diminta tidak menyampaikan pernyataan yang meremehkan umat Islam. “Saudara gubernur (harus, red) lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya,” sebut pengacara Ahok.

Ma’ruf menyebut MUI daerah diberi kewenangan mengeluarkan sikap namun tidak boleh bertentangan dengan garis kebijakan MUI pusat. Teguran MUI DKI kemudian menjadi salah satu dasar dikeluarkannya sikap keagamaan MUI.

“Itu tuntutan bahwa MUI pusat harus mengeluarkan pendapat keagamaan itu permintaan banyak pihak. Teguran DKI itu belum merespon tuntutan masyarakat. Tuntutan itu harus merupakan pendapat keagamaan sehingga bisa diketahui proses penegakan hukum. Tidak cukup (teguran),” tegas Ma’ruf.

Baca juga: Ngaku Tak Lihat Video, Ketum MUI: Ucapan Ahok Hina Alquran dan Ulama

“Teguran itu adalah hak MUI DKI itu produknya teguran, MUI pusat untuk memastikan ada penghinaan atau tidak minta diproses penegak hukum oleh pihak penegak hukum,” sebut Ma’ruf.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: