Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Samakan Penyadapan dengan Skandal Watergate, SBY Ingin Presiden Jokowi Mundur?

SBY gelar jumpa pers soal penyadapan dirinya

SBY gelar jumpa pers soal penyadapan dirinya

Anekainfounik.net. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi pernyataan pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sidang dugaan penistaan agama bahwa dia melakukan percakapan telepon dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin pada Selasa (31/1/) kemarin.

Menurut SBY, penyataan pengacara itu menunjukkan bahwa teleponnya disadap. Tanpa perintah pengadilan atau polisi, penyadapan terhadap pembicaraan teleponnya dengan Ma’ruf itu ilegal.

“Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab,” kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2).

SBY menilai penyadapan politik itu sebagai kejahatan. Ia berharap siapa pun yang menyadap diusut oleh penegak hukum.

“Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut percakapan antara saya dengan Pak Ma’ruf Amin itu adalah sebuah kejahatan karena itu penyadapan ilegal,” kata SBY.

SBY menuturkan bola saat ini ada di tangan penegak hukum. Karena hal ini diatur di UU ITE, bukan sebagai delik aduan, penegak hukum tak memerlukan laporan dari SBY.

“Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan di saya, di Pak Ma’ruf Amin, bola bukan di Pak Ahok dan pengacaranya. Bola di tangan Polri, kejaksaan, dan penegak hukum lain. Dan kalau yang menyadap institusi negara bola di tangan Presiden,” kata SBY.

SBY menyamakan penyadapan ini dengan skandal Watergate, sebagai pelanggaran berat, yang membuat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon terjungkal akibat penyadapan terhadap lawan politiknya pada 1972. Pernyataan ini mengisyaratkan jika terbukti ada penyadapan terhadap dirinya, Jokowi harus mundur dari kursi presiden.

“Dulu kubu Nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam masa kampanye presiden. Nixon terpilih, tapi terbongkar, ada penyadapan, taping, spying, sehingga Nixon mundur, karena kalau tidak, ia akan di-impeach,” kata SBY.

Dengan kata lain, salah satu maksud SBY membahas masalah penyadapan ini adalah dengan menyerang Jokowi atau membentuk opini seakan-akan Jokowi melakukan pelanggaran berat. Ini seperti serangan balik SBY terhadap isu yang berkembang seakan-akan dia merupakan aktor intelektual dalam ‘kriminalisasi’ terhadap Ahok atas kasus dugaan penistaan agama termasuk intervensi sikap keagamaan MUI dan penyandang dana dalam aksi demo Anti-Ahok.

Padahal, dalam sidang Ahok, Ahok dan kuasa hukumnya tak menyebut adanya rekaman maupun transkrip penyadapan. Salah satu pengacara Ahok, Humphrey Djemat menyebut pihaknya sudah mengetahui SBY menelepon Ma’ruf Amin sejak jauh hari. Namun, dia baru melakukan konfirmasi saat persidangan.

“Kita itu harus tanya dulu sama saksi, benar enggak ada percakapan seperti itu, setelah dia berikan pernyataannya kan baru kita berikan seperti itu. Masa pada saat itu juga. Kita kasih kesempatan dulu,” ucapnya.

Soal buktinya, Humphrey tidak menyebut bahwa itu berbentuk rekaman. Pihaknya menunggu ‘tanggal main’ untuk mengungkap buktinya itu.

“Saya bilangnya komunikasi ya bukan rekaman. Ini sudah jauh hari sebelum persidangan. Kita akan berikan kepada majelis hakim, belum bisa kita pastikan di persidangan kapan tunggu tanggal mainnya aja,” kata Humphrey dalam jumpa pers di Restoran Sedap Rempah, Jl Tengku Cut Diktiro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Soal Bukti SBY Telepon Ma’ruf, Pengacara Ahok: Tunggu Tanggal Mainnya!

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut tak ada instruksi Presiden Jokowi soal penyadapan ini.

“Yang jelas bahwa tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY). Karena ini bagian dari penghormatan presiden-presiden yang ada,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu.

Yang pasti kasus Ahok merupakan perang strategi antara Jokowi dan SBY. Setiap pihak akan mengeluarkan kartu truf masing-masing untuk melemahkan pihak lawan. Masalah pertemuan keduanya bisa dibilang tak akan mungkin terjadi karena serangan SBY kali ini pasti membuat Jokowi marah.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: