Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Alasan Yasonna Mangkir Diperiksa KPK Soal e-KTP: Kejar Aset Century

Menkum HAM Yasonna Laoly mangkir dari pemeriksaan KPK

Menkum HAM Yasonna Laoly mangkir dari pemeriksaan KPK. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly absen dari panggilan KPK sebagai saksi kasus e-KTP. Sebab ia sedang tugas ke Hong Kong dan tidak bisa diwakilkan.

Dalam hal ini Menkum HAM sudah mengirim surat ke KPK terkait agenda yang harus dihadiri Yasonna. Yasonna ke Hong Kong untuk bertemu dengan Department of Justice Hong Kong.

Berikut keterangan Kemenkum HAM dalam sebuah pesan yang diterima, Kamis (9/2/2017), seperti diberitakan Detikcom:

Rabu, 8 Februari 2017, Menkum HAM bertolak ke Hong Kong bertemu dengan Department of Justice Hong Kong, pembahasan penempatan Bank Guarantee untuk memastikan Pemerintah Hong Kong terus membantu Indonesia merampas aset di Hong Kong. Hal ini sesuai arahan Wapres.

Agenda kedua menjelaskan bahwa proses extradisi Hesham Al Warrag terpidana tipikor dan TPPU kasus Bank Century, telah sesuai dengan Hukum Internasional dan tidak melanggar HAM.

Menkum HAM sudah mengirim surat ke KPK karena harus bertemu dengan Secretary of Justice Hong Kong untuk pembahasan penempatan Bank Guarantee untuk memastikan Pemerintah Hong Kong terus membantu Indonesia merampas aset Hesham Al-Warraq dan Raffat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century di Hong Kong. Pengacara pemerintah di Hong Kong merekomendasikan agar tidak diwakili untuk menunjukkan komitmen kuat Pemeritah Indonesia.

Agenda kedua menjelaskan bahwa proses extradisi Hesham Al Warrag terpidana tipikor dan pencucian uang kasus Bank Century, telah sesuai dengan Hukum Internasional dan tidak melanggar HAM.

“Ini perjuangan panjang yang belum selesai karena Raffat dan Rizvi terus melakukan perlawanan dan manuver di Hong Kong dan forum Arbitrasi Internasional lain,” ujar Yasonna.

Seperti, kalau kita berjuang keras seperti kasus Churchill mining di forum arbitrase ICSID, kita bisa memenangkannya. Kita telah menyelematkan negara dari kewajiban membayar claim Churchill mining sebesar Rp 26 triliun. Kita memenangkan perkara tersebut yang diputus bulan Desember lalu. Jadi, sebagai wakil negara saya harus memprioritaskan pengejaran aset-aset negara yang dijarah secara melawan hukum dan dilarikan ke luar negeri.

Konsistensi dan persistensi pemerintah Indonesia memberikan pesan yang tegas kepada pelaku tindak pidana bahwa pemerintah akan mengejar mereka dan hasil tindak pidananya at all cost, ke negara mana pun.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: