Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Tak Terima Ahok Aktif Jadi Gubernur, Politisi PKS Ini Akan Gulirkan Hak Angket

Politisi PKS, Refrizal Sikumbang

Politisi PKS, Refrizal Sikumbang. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kembali aktif lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta, menciptakan polemik baru. Pasalnya dari segi aturan hukum yang berlaku, Ahok tidak dapat menjabat sebagai gubernur karena statusnya kini sudah terdakwa.

Diketahui, status terdakwa Ahok didapat dari kasus yang kini menjeratnya yakni kasus dugaan penodaan agama dan tengah dalam proses peradilan.

Anggota DPR Refrizal Sikumbang menegaskan, dirinya akan menggulirkan Hak Angket sebagai hak konstitusionalnya, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur.

Namun politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyinggung juga terkait makar yang saat ini juga menjadi permasalahan atau kasus yang tengah ditangani oleh Polri.

“Pak Kapolri yth, Jangan salah pengertian ya, Hak Angket bukan Makar? Hak angket dijamin UUD tahun 1945. Terima kasih,” kata Refrizal, di akun Twitternya @refrizalskb, Minggu (12/2/2017).

Sebelumnya, Refrizal menjelaskan, jika hal ini terus dibiarkan maka baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), diduga telah melanggar undang-undang (UU).

“Terdakwa penista agama BTP alias Ahok kembali aktif jadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden/Mendagri melanggar Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 Ayat 1,” ucap Refrizal.

Diketahui, UU yang dimaksud adalah mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda), Pasal 83 (1) UU Pemda berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun sendiri menyatakan tidak ada alasan untuk memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

“Berdasarkan ‘5 tahun’ tersebut, lantas Ahok harus dinonaktifkan? Saya berbeda pendapat. Di dalam pasal 83 (UU Pemda) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya tidak masuk. Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan,” jelasnya, Jumat (10/2/2017), seperti diberitakan Detikcom.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: