Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

13 Anggota DPR F-Gerindra Usul Pansus Angket ‘Ahok-Gate’

Gerindra usulkan Pansus Angket Ahok Gate

Gerindra usulkan Pansus Angket Ahok Gate. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Fraksi Partai Gerindra sepakat mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menonaktifkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini merupakan buntut dari keputusan Kemendagri untuk tidak menonaktifkan Ahok usai masa cutinya.

“Kami dari fraksi Gerindra saya kira ada sejumlah kawan-kawan DPR dari fraksi lain sedang inisiasi Pansus angket. Dari Gerindra akan ajukan Pansus angket ‘Ahok-Gate’ karena terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap KUHP dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017), seperti diberitakan Detikcom.

F-Gerindra ingin menguji dugaan pelanggaran pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur. Selain itu, F-Gerindra juga mempertanyakan soal pemberhentian Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Gubernur Banten Ratu Atut, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

“Ada tiga frame-nya, yang pertama dugaan pelanggaran terhadap UU KUHP dan Pemda, yang kedua tidak sejalan dengan yurisprudensi terkait pemberhentian gubernur bahkan sebelum masuk pengadilan sudah diberhentikan misalnya kasus gubernur Banten, Sumut, maupun Riau lalu terkait janji Mendagri di beberapa media yang menyatakan akan berhentikan kalau selesai masa cutinya tapi kenyataannya tidak demikian,” lanjut Wakil Ketua DPR ini.

Senada dengan Fadli, anggota F-Gerindra lainnya Endro Hermono mengatakan akan menemui fraksi lain di DPR yang sejalan untuk pengajuan hak angket. Beberapa fraksi yang sudah memberikan sinyal di antaranya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

“Dengan adanya itu (UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda Pasal 83 ), maka kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat itu diberhentikan sementara, jadi F-Gerindra tunduk dan taat terhadap UU tapi menuntut berlakunya UU terhadap semuanya. Sehingga F-Gerindra ajukan hak angket pada periode ini,” ujar Endro.

Ada 13 orang anggota Fraksi Gerindra yang meneken usulan tersebut siang ini. Mereka adalah Fadli Zon, Supratman, Kardaya Warnika, Sodik Mujahid, Heri Gunawan, Biem Benjamin, Moreno Suprapto, Willgo Zainar, Harry Poernomo, Endro Hermono, Oo Sutisna, Susi Marleny Bachsin, dan Asril Tanjung.

Bagaimana tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo?

“Itu hak anggota DPR, saya tidak mau berkomentar,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Tjahjo menghargai apabila DPR nantinya mengajukan hak angket kepada pemerintah. Namun ia mengatakan keputusan itu diambil karena dia harus adil.

“Saya harus fair, kebijakan pemerintah harus fair. Tapi pendapat anggota DPR apakah salah, tidak, kami hargai semua,” jelas Tjahjo.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: