Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Dosen FH UI: Tak Ada Dasar Presiden Berhentikan Sementara Gubernur Ahok

Sumarsono dan Ahok

Sumarsono dan Ahok. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Yu Un Oppusunggu, SH, LL.M, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkat bicara soal keputusan Kementerian Dalam Negeri kembali mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menuai polemik serta pro dan kontra. Hal ini berimbas dengan adanya usulan hak angket ‘Ahok-Gate’ dari 90 orang anggota DPR dari empat fraksi.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan. Sedangkan Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif. Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Persoalan pasal alternatif inilah yang menjadi polemik.

Yu Un sendiri menilai tak ada dasar hukum Presiden Jokowi untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur. Berikut tulisannya yang diunggah di akun Facebook pada 12 Februari 2017 yang lalu.

Catatan kecil ini menjawab apakah wacana pelengseran sementara Ahok berdasar hukum atau tidak. Meskipun penulis telah sejak awal secara terbuka menyatakan pilihan politiknya, dan sekarang kita memasuki masa tenang, namun ulasan ini adalah murni ulasan hukum. Tidak ada unsur politis, hanya ulasan dari segi ilmu hukum dan cara berpikir yuridis yang becus.

Di penghujung masa tenang kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, muncul wacana agar Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Wacana ini digulirkan oleh Mahfud MD, seorang guru besar hukum tata negara yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. “Menurut Undang-undang, Pasal 83 ayat 1 jelas seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Nggak ada pasal lain yang bisa menafikan itu,” kata Mahfud MD di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Jika Presiden tidak mencopot Ahok untuk sementara waktu, maka Presiden harus mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pendapat hukum Mahfud MD mendapat reaksi dingin dari Kementerian Dalam Negeri. Apakah Ahok akan diberhentikan sementara atau tidak, Kementerian Dalam Negeri masih menunggu lama tuntutan dari pihak Jaksa.

Reaksi tersebut membuat Mahfud MD berat otak. “Karena UU-nya jelas bunyinya, bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri. Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lho di situ terdakwa, berarti dakwaan. Jadi tidak ada instrumen hukum lain,” ujarnya.

Baiknya saya kutip pasal 83 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Mengapa “paling singkat 5 (lima) tahun” tidak ada dalam pemberitaan? Tidak jelas, apakah Mahfud MD yang alpa atau media tidak cermat mengutipnya. Yang jelas saat ini Ahok sedang menjadi pesakitan karena dakwaan penistaan agama. Jaksa penuntut umum membawa ia ke meja hijau karena penodaan agama secara alternatif berdasarkan pasal 156a atau pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, jika majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melihat keberhasilan JPU membuktikan kesalahan Ahok berdasarkan pasal pertama, maka pasal kedua mungkin masih bisa menjeratnya.

Berikut bunyi kedua pasal tersebut:

Pasal 156a KUHP: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156 KUHP: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Sebenarnya Kemendagri tidak perlu menunggu tuntutan JPU, karena tuntutan pidana penjara terhadap Ahok tidak mungkin lebih dari 5 (lima) tahun. Lama ancaman tuntutan ini, yang entah mengapa terlepas dalam pendapat Mafhud, membuat pasal 83 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah TIDAK BERLAKU.

Secara cermat Refly Harun berpendapat, “Karena, pasal itu mengatakan bahwa mereka yang didakwa melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, lalu akan diberhentikan sementara. Selain itu juga mereka yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara, atau melakukan tindakan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Refly.

Namun Asrul Sani, anggota Komisi III DPR, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, segera membantah Refly. Menurutnya, “Pembentuk UU memang menggunakan kata “paling singkat”, namun maksudnya adalah untuk mengcover ancaman pidana 5 tahun baik yang 5 tahunnya itu sebagai ancaman paling lama atau paling singkat. Pasal 156a KUHP yang dikenakan kepada Ahok itu memang dirumuskan ancamannya paling lama 5 tahun,” lanjutnya. Lebih lanjut Asrul berpendapat, jika menafsirkan isi dari UU tersebut dengan akrobat penafsiran leksikal maka hal itu akan melepaskan dari penerapan UU kontekstual.

Ada berbagai macam cara penafsiran dalam ilmu hukum, antara lain: arti perkataan atau gramatikal (yang Arsul sebut sebagai leksikal), menurut pembuat peraturan (penjelasan resmi), sejarah pembentukan undang-undang (wetshistorie), sejarah pengaturan secara huku (rechtshistorie), berdasarkan sistematika dalam peraturan (sistematis), sesuai dengan keadaan dalam masyarakat (sosiologis), tujuan dari peraturan tersebut (teleologis), kaitannya dengan bidang ilmu hukum lain (interdisipliner), dan kaitannya dengan disiplin ilmu lain (multidisipliner).

Menurut pendapat Asrul Sani, yang mengombinasikan cara-cara penafsiran, pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tetap berlaku, dan oleh karena itu Presiden harus memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur. Namun pendapat ini tidak ilmiah, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum.

Berbagai macam penafsiran di atas tidak bersifat alternatif, tapi berurutan. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran pertama yang setiap orang, baik sarjana hukum maupun orang awam, HARUS lakukan. Urutan ini memang tidak ada dasar hukumnya. Tapi urutan ini terjadi karena sifat, hakikat, dan fungsi dari bahasa sebagai sarana komunikasi. Jika, dan hanya jika, suatu pasal tidak dapat kita peroleh makna tunggalnya, maka kita harus melakukan penafsiran lanjutan. Karena masalah yang ada sudah jelas, maka saya tidak membahas penafsiran-penafsiran lain.
Pasal 156a dan 156 KUHP tidak mengatur tentang perbuatan yang “dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Oleh karena itu, pasal 83 ayat 1 secara keseluruhan tidak dapat dijadikan alasan untuk Presiden memberhentikan sementara Ahok.

Pendapat Mahfud MD dan Asrul Sani menunjukkan kekacauan mereka dalam berpikir. Berikut alasan saya:

1. Secara gramatikal, bunyi pasal tersebut tidak ambigu. Oleh karena itu, secara hukum kita tidak boleh melakukan penafsiran lain. (Bukankah kita hendak mencapai kepastian hukum?)

2. Pendapat Asrul Sani bahwa pembentuk UU Pemerintahan Daerah hendak mengcover paling lama dan paling singkat 5 lima tahun adalah penafsiran sejarah pembentukan undang-undang (wetshistorie). Penafsiran ini tidak perlu, tidak berdasar, dan oleh karena itu salah. Mengapa? Ternyata bunyi pasal tersebut “paling lama”. Artinya, pada akhirnya pembentuk undang-undang memilih membatasi waktu minimal yang didakwakan. Melakukan wetshitorie bukan hanya tidak ilmiah, tapi juga suatu percobaan membuat hukum sendiri. (Bukankah kita mengharamkan main hakim sendiri?)

3. Pendapat Mafhud MD tentang keberlakuan pasal 83 ayat 1 terhadap Ahok tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, usulnya tentang perlunya Presiden mengeluarkan Perppu jika tidak menon-aktifkan Ahok adalah kesesatan berpikir lanjutan. Secara hukum tidak ada urgensi penerbitan Perppu. Tidak ada kondisi darurat hukum, mengapa Presiden perlu mengeluarkan Perppu?! (Itu sebabnya saya menggunakan kata “wacana” di atas.)
Akhirulkalam, becus berpikir, pikiran lurus, hati akan lebih tulus.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: