Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

PP Pemuda Muhammadiyah: Jangan Pilih Calon Pemimpin Berkasus

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah kembali bermain politik dan menyerang cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah mengumumkan seruannya di suasana Pilkada serentak 2017 ini. Para kader harus mencoblos pada hari pemungutan suara 15 Februari 2017.

Mereka menyeru kepada kadernya agar memilih calon kepala daerah dengan kriteria tertentu, dan melarang kadernya memilih calon dengan kriteria tertentu pula.

‘Maklumat Kebangsaan’ ini berkop surat ‘Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah’, bernomor 1.8/954/1438. Surat ini tertanggal 12 Februari 2017, ditandatangani Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Sekretaris Jenderal Irfannusir Rasman.

“Setiap momentum politik Pilkada serentak, Pilpres, dan lainnya, Pemuda Muhammadiyah biasa menyampaikan maklumat kepada kader dan warganya. Dan saat ini untuk Pilkada serentak seluruh Indonesia,” kata Dahnil menjelaskan latar belakang maklumat ini, Senin (13/2/2017), seperti diberitakan Detikcom.

Dalam maklumat itu diterangkan momentum Pilkada ini penting untuk Indonesia dan kader Muhammadiyah seluruh Indonesia. Pilkada harus dikawal dan dipastikan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

Ada tiga maklumat. Poin ketiga adalah kader tidak boleh memilih calon yang berkasus, baik kasus korupsi atau calon yang sedang berproses hukum. Berikut adalah maklumatnya.

1. Memaklumatkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk berpartisipasi aktif pada saat pencoblosan dan memilih Kepala Daerah dengan kriteria sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Qur’an dan as-sunnah
2. Memaklumatkan bagi kader Pemuda Muhammadiyah untuk memahami secara seksama calon Kepala Daerah mereka, dan memilih Kepala Daerah yang memiliki integritas tinggi dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum mustad’afin
3. Memaklumatkan bagi kader Pemuda Muhammadiyah tidak boleh memilih calon Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi yang sedang maupun telah dalam proses hukum saat ini, serta calon Kepala Daerah yang ramah terhadap korporasi besar namun kejam dan kasar terhadap kelompok miskin (mustad’afin).

Sebelumnya, PP Pemuda Muhammadiyah juga ‘bermain’ dengan melaporkan Ahok untuk kasus dugaan penistaan agama. Pedri Kasman. sang sekretaris menjadi salah satu dari 14 saksi pelapor. Dari sidang, terungkap mereka melaporkan Ahok ke polisi tanpa melakukan klarifikasi/tabayyun terlebih dahulu dengan alasan tak mempunyai akses komunikasi ke Ahok.

Baca: Pedri Kasman: Kami Laporkan Karena Tak Ada Akses Komunikasi ke Ahok

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: