Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Berubah Lagi, Timses Anies: yang Tanggung DP Rumah Itu Pemda DKI

Meme Anies Baswedan soal kredit rumah tanpa DP

Meme Anies Baswedan soal kredit rumah tanpa DP. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Penjelasan soal program rumah tanpa down payment (DP) yang menjadi program pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kembali berubah. Setelah sebelumnya, Anies menyebut menabung 6 bulan untuk DP lalu meralatnya menjadi ‘DP Rp 0’ bukan ‘DP 0%’., kini Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi menyebut DP ditanggung Pemda DKI.

“Sebenarnya DP tetap ada dan ditanggung oleh Pemda (DKI Jakarta),” kata Mardani di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/2/2017).

Mardani tak secara detil menjelaskan bagaimana mekanisme pemerintah menanggung DP rumah tersebut. Namun, kata dia, program ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI Jakarta dan beberapa bank swasta.

“Akan dijadikan jelas, detail. Berapa luasnya, di mana tempatnya, kami sudah punya,” kata Mardani.

Mardani menjelaskan perlunya program rumah tanpa DP ini perlu direalisasikan. Menurut dia, warga DKI Jakarta berhak mendapatkan rumah dan pekerjaan. Pemenuhan atas dua hak disebut tugas konstitusional negara.

“Oleh karena itu, itu tugas Pemda melaksanakan konstitusi,” kata Mardani.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan saat ini tingkat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat berkisar 15 juta.

“Penduduk DKI yang memiliki rumah berapa? Sementara kebanyakan rumah itu dijadikan investasi, tapi yang gak punya rumah, enggak dapat rumah,” kata dia.

Oleh karena itu, Anies-Sandi disebut memunculkan program rumah tanpa DP sebagai solusi. Sementara itu, bagi warga yang ingin berinvestasi di perumahan tetap diperbolehkan dengan meningkatkan pajak.

“Nah ini (rumah tempat tinggal) akan kita turunkan pajaknya,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan bahwa pembelian rumah tanpa DP menyalahi aturan. Menurut Anies, program yang ia tawarkan ini tidak menyalahi aturan. Sebab, ada peraturan yang mengatur hal itu.

“Ada pasalnya di situ, Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016. Nanti Anda lihat di pasal 17,” ucap Anies, Jumat (17/2/2017).

Baca juga: Anies Baswedan: Program Saya ‘DP Rp 0’ bukan ‘DP 0%’

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: