Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Bosan Banjir, Warga Bukit Duri Minta ke Ahok Direlokasi ke Rusun

Ahok berbicara dengan warga saat mengecek wilayah Bukit Duri

Ahok berbicara dengan warga saat mengecek wilayah Bukit Duri. (Istimewa)

Anekainfounik.net. Jakarta – Warga Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, mengaku bosan menghadapi banjir yang terjadi lokasi permukiman mereka. Karena itu, ketika ditawarkan untuk direlokasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), warga pun menyatakan setuju.

“Ibu mau kan kita relokasi ke rusun? Kita harus lakukan normalisasi sungai. Mau tidak mau rumah di sini harus dibongkar,” kata Ahok saat mengunjungi lokasi banjir di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Ida (49), salah satu Bukit Duri mengatakan ia bersedia direlokasi untuk pelaksanaan proyek normalisasi sungai Ciliwung asalkan seluruh warga di bantaran kali di Bukit Duri juga direlokasi semua.

“Kalau rata semua warga dipindahkan dan rumah dibongkar, saya mau. Saya ikutan saja,” kata Ida.

Ia juga setuju dengan usulan yang disampaikan Ahok tadi. Bahwa warga Bukit Duri yang terkena proyek normalisasi dapat dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang dekat dengan lokasi sekolah anak-anak mereka.

Dan sebelum rusun itu jadi, ia setuju kalau Pemprov DKI memberikan uang untuk mengontrak rumah.

“Saya sih maunya dipindahkan ke rusun yang dekat sama sekolah anak. Kalau bisa ke Rusun Pasar Rumput. Kan deket itu. Dan saya setuju tuh Pak Ahok bilang kita mau dikontrakan dulu rumah sampai rusunnya jadi. Dikasih uang kontrakan,” ujarnya.

Alasan ia bersedia direlokasi karena ia bersama keluarganya sudah bosan kebanjiran terus. Yang paling susah adalah membersihkan sisa-sisa banjir dan kehilangan beberapa barang karena hanyut oleh banjir.

“Kalau kebanjiran melulu sudah bosan. Tangan saya saja sampai patah membersihkan rumah akibat banjir,” tuturnya.

Ida mengaku ia tidak mempunyai sertifikat tanah. Namun setiap tahunnya ia membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). “Kami enggak ada sertifikat tanah. Ini kan tanah kali. Saya hanya bayar PBB saja,” ungkapnya.

Warga Bukit Duri lainnya, Rantiyah (62), mengatakan bersedia direlokasi untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung asalkan diberikan ganti rugi yang layak. Sehingga ia bisa membeli rumah yang layak sebagai ganti rumah yang akan dibongkar.

“Kalau dibeli, saya bersedia saja. Asal ada ganti ruginya,” ucap Rantiyah.

Sampai saat ini ia mengaku tidak memiliki sertifikat tanah, hanya yang ada PBB yang ia bayarkan setiap tahunnya.

Ia mengungkapkan banjir yang terjadi di Bukit Duri pada Rabu (15/2) sore dengan ketinggian dua meter. Akibatnya warga mengungsi ke kompleks Garuda. Lalu, Kamis (16/2) banjir telah surut. Banjir kembali terjadi pada Senin pagi sekitar 80 cm dan langsung surut pada siang harinya.

Menjawab keluhan warga tersebut, Ahok menyebut salah satu hal yang bisa dilakukan olehnya adalah meminjamkan uang terlebih dulu kepada warga untuk bisa pindah. Setelah itu, bila Rusun Pasar Rumput sudah selesai, warga bisa menempati rusun tersebut. Menurut Ahok, hal tersebut lebih rasional untuk dilakukan karena yang penting warga bisa pindah dulu dari bantaran Sungai Ciliwung.

“Ini pasti dibongkar, Bu, untuk dibikin sheet pile (turap). Tapi masih kita pikirkan bagaimana enaknya buat Ibu. Nanti bisa saja kita bayarin dulu Ibu untuk pindah. Setelah Rusun Pasar Rumput selesai, baru pindah lagi ke rusun. Kalau seperti ini terus, saya takut ada korban. Air sekarang nggak bisa ditentuin. Sekarang nggak jelas. Khawatir saja kita. Kalau nggak dibikin sheet pile, ngeri kita,” ujarnya.

“Ada yang mikir nggak apa-apa banjir setahun sekali apa 5 tahun sekali, tapi sekarang nggak jelas. Nggak ada lagi sekarang istilah musim hujan atau musim kemarau sekarang,” lanjut Ahok.

Ahok menegaskan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung. Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk kebaikan warga. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengingatkan warga agar tidak mempercayai isu yang menyebut bahwa rusun hanya bisa ditinggali selama delapan tahun.

“Ngapain kita mengulur-ulur waktu. Kalau niat kita baik, kenapa nggak jalan. Kita bongkar untuk kebaikan warga,” ucapnya.

“Seperti rusun itu, rusun katanya maksimal 8 tahun. Anda baca nggak pergub saya, di situ ditulis rusun 2 tahun boleh diperpanjang. Anak-mantu boleh mewarisi. Tapi masak tega, anak kuliah, semua gratis tapi sampai cucu tinggal di rusun. Tapi ini kan politik, bisa bilang tiga kali putus (kontrak rusun). Orang mau jadi gubernur, fitnah apa aja bisa,” imbuhnya.

Kepada wartawan, Iskandar mengatakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri adalah pembebasan lahan. Padahal, menurutnya, wilayah tersebut sudah akan dipindahkan sejak tahun 2013.

“Masalahnya di sini adalah pembebasan lahan. Ini lahan sebetulnya sudah mau kita garap dari tahun 2013,” ujarnya.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: