Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ini Isi Surat Jawaban MA yang Tak Berikan Fatwa Soal Status Ahok

Surat Fatwa MA Soal Status Gubernur Ahok

Surat Fatwa MA Soal Status Gubernur Ahok

Anekainfounik.net. Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menerima surat balasan dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali atas permintaan fatwa terkait dengan status Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mendagri Tjahjo menunjukkan penggalan surat balasan dari Hatta Ali. Berikut isi penggalan surat itu:

“Oleh karena masalah yang dimintakan pendapat hukum (fatwa) termasuk beleid dan sudah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum (fatwa).

Demikian untuk dimaklumi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

(dicap dan ditandatangani)

Prof Dr M HATTA ALI SH MH”

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo yakin bahwa Ahok tak dinonaktifkan dari jabatannya sudah sesuai koridor hukum.

“Saya pada keyakinan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden apa yang saya putuskan. Karena pasal 83 UU Pemda dengan dakwaan ini tafsirnya masih karena ada alternatif. Sudah 2 kali saya laporkan kepada Bapak Presiden dengan Pak Mensesneg,” kata Tjahjo di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Dia juga berpegang pada Fatwa Mahkamah Agung yang tak mengambil keputusan terkait status Ahok. MA beralasan karena sudah ada proses hukum sehingga menunggu putusan itu.

Tjahjo juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar soal ini. Tetapi dia menyampaikan kepada Jokowi bahwa sebelumnya juga ada gubernur yang menyandang status terdakwa dan tak dinonaktifkan.

“Karena keputusan politik kan tidak hanya berdasarkan hukum, ada pertimbangan hukum, pertimbangan sosiologis, filosofis, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika. Tapi ini kan masalah hukum, kalau saya salah saya siap bertanggung jawab, saya siap diberhentikan, siap karena ini yang saya pahami 2 tahun sebagai menteri,” tutur Tjahjo.

Sementara, wakil ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria sudah memprediksi MA tidak mengeluarkan fatwa. MA berdalih tidak memberikan fatwa karena polemik status Ahok sudah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Masalah ini masuk ranah politik karena dianggap rawan, MA tidak mau terlibat. Berkali-kali MA tidak mau seperti itu, seperti pilkada, MA maunya di MK. MA yang masalahnya banyak nggak ingin dapat masalah baru, itu sudah bisa ditebak,” jelas Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Kini, ‘bola panas’ tersebut kembali bergulir ke pemerintah. Oleh sebab itu, Komisi II akan mempertanyakan mengenai sikap pemerintah soal pengangkatan Ahok kepada Mendagri esok hari.

“Fatwa MA diharapkan memberikan kejelasan apakah yang bersangkutan diberhentikan dan dijadikan rujukan daripada pemerintah, rupanya para hakim agung nggak kalah pintar. Masalah ini dikembalikan kepada pemerintah, sekarang pemerintah bingung menyikapinya, minta fatwa MA tetapi MA mengembalikan kepada pemerintah untuk memutuskan,” terang politikus Gerindra tersebut.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: