Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Cabut Gugatan soal Status Ahok, ACTA: Kami Tak Mau Jadi Kambing Hitam

ACTA mencabut gugatan status Ahok di PTUN

ACTA mencabut gugatan status Ahok di PTUN. (Okezone)

Anekainfounik.net. Jakarta – Terkait dengan status Gubernur DKI Basuki T Purnama, Mahkamah Agung dalam suratnya ke Mendagri Tjahjo Kumolo memilih tak berpendapat karena sudah ada gugatan mengenai status Ahok. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatan tersebut karena tak ingin dijadikan kambing hitam.

“Kami tegaskan bahwa sejak 16 Februari 2017, ACTA telah mencabut gugatan PTUN kepada pemerintah soal pemberhentian sementara Ahok, yang telah menjadi terdakwa,” ujar Wakil Ketua ACTA Herdiansyah dalam keterangannya, Kamis (23/2/2017), seperti diberitakan Detikcom.

“Alasan utama pencabutan gugatan itu adalah ACTA tidak ingin gugatan kami justru dijadikan kambing hitam atau alasan untuk menunda pemberhentian Ahok, yang seharusnya sejak 13 Desember lalu dilakukan,” sambung Herdiansyah.

Herdiansyah menyatakan, kalau gugatan ini tidak dicabut, paling cepat putusan baru akan keluar empat atau lima bulan mendatang. Proses hukum sampai tahap berkekuatan hukum tetap akan memakan waktu yang sangat lama.

“Jika kami menang di PTUN, pemerintah pasti banding ke Pengadilan Tinggi TUN, lalu kasasi, dan PK yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan bisa jadi perkara ini baru benar-benar inkrah lebih 5 tahun mendatang, yang artinya sudah selesai periode jabatan gubernur 2017-2022,” kata Herdiansyah.

Menurut Herdiansyah, semula gugatan PTUN dimaksudkan untuk mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan pengurusan negara.

“Namun saat ini semua urusan penundaan pemberhentian sementara Ahok kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, termasuk konsekuensi politik dan risiko hukum ketatanegaraannya,” ujar Herdiansyah. Terlepas dari belum berpendapatnya MA, Herdiansyah menyatakan seharusnya Mendagri Tjahjo tetap memberhentikan Ahok meskipun tidak ada gugatan ke PTUN.

“Harus digarisbawahi, jika ada atau tidak gugatan ACTA dan fatwa MA, Ahok tetap harus diberhentikan sementara karena aturannya sudah sangat jelas,” ujar Herdiansyah.

“Kami ingatkan pemerintah untuk tidak menganggap remeh kasus tuntutan pemberhentian Ahok ini. Mereka harus belajar dari kasus di negara-negara lain di mana krisis politik bisa berawal dari pelanggaran hukum yang terang benderang,” sambung Herdiansyah.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: