Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Tim Ahok: Tak Ada Pasal Yang Mengatur Soal Kampanye di Putaran II

Timses Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha

Jubir Timses Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Jakarta – KPU DKI Jakarta mengatakan akan ada kampanye pada putaran kedua. Namun, untuk format kampanye, belum ditentukan. Tim pemenangan Ahok-Djarot menilai kampanye pada putaran kedua tidak memiliki landasan hukum.

“Seluruh kegiatan pilkada diatur dengan regulasi. Pada level tertinggi, ada UU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemilu Bupati/Wali Kota, ada UU No. 27 Tahun 2009 tentang penentuan pemenang harus lebih 50 persen,” kata jubir timses Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

“Begitu berkaitan dengan kampanye, jadwal tahapan pemilu putaran kedua, tidak ada satu pasal pun yang menunjukkan arah bagaimana (kampanye putaran kedua) dikelola,” imbuhnya.

Putu menjelaskan, menurut Pasal 36ayat 3 PKPU No. 6 Tahun 2016, hanya ada empat tahapan penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta untuk putaran kedua, minus kampanye. Jadi, apabila paslon melakukan kampanye dalam berbagai bentuk, hal itu melanggar aturan.

“Artinya sudah diacu dengan jelas. Bagi semua jenis kampanye, seperti pertemuan terbatas, karnaval kebudayaan, itu tidak diberikan izin, kecuali dalam bentuk penajaman. Maka konvensi yang berlaku di Indonesia, yang disebut itu selalu adalah pelaksanaan debat dalam rangka penajaman visi, misi, dan program. Tidak ada dalam bentuk lain,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan aturan KPU soal kampanye pada putaran kedua. Sebab, seharusnya pihak KPU lebih mengerti soal aturan dalam pelaksanaan pilkada.

“Masak KPU nggak ngerti aturan main. Harus ada kepastian hukum. Juga asas efisiensi, harusnya tidak keluarkan biaya lagi dan juga harus ada asas akuntabilitas,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Ahok-Djarot tak perlu cuti.

“Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu penajaman visi, misi, dan program, KPU DKI Jakarta dalam putaran kedua hanya menyelenggarakan debat. Maka implikasi cuti tidak cuti ya tidak harus. Karena cuma malam hari,” ujarnya.

“Dipahami kemudian, cuma debat sekali saja tidak mengambil waktu sebagai gubernur, jadi ya tidak perlu cuti,” lanjutnya.

Menurut Putu, KPU DKI Jakarta seharusnya fokus dan konsisten pada penajaman visi-misi paslon. Soal kampanye pada putaran kedua dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kami berkesimpulan di tim kampanye KPU harus konsisten hanya fokus pada penajaman dan debat. Sebetulnya KPU DKI tidak perlu lagi aneh-aneh, cek aja di daerah lain seperti apa. Kenapa tiba-tiba bikin aturan main sendiri. Oleh karena itu, kami berharap KPU DKI Jakarta melakukan tahapan ini on the track sesuai dengan peraturan yang ada,” jelas Putu.

Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan pihaknya akan mengadakan kampanye untuk putaran kedua. Namun untuk format kampanye masih dirumuskan dengan KPU RI.

“Ada (kampanye). Merumuskan perubahan SK KPU No 41 Tahun 2016 tentang tahapan program dan jadwal. Karena kalau di jadwal sebelumnya, kampanye hanya debat saja antara tanggal 5-19 April. Tapi kalau sekarang kami ubah kampanye dapat dilakukan berapa hari setelah penetapan putaran kedua,” jelas Dahliah, Selasa (21/2), seperti diberitakan Detikcom.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: