Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Ahli Pidana: Gunakan Pasal Alternatif Pertanda Jaksa Ragukan Kasus Ahok

Ahok bersama Edward Omar Sharif Hiariej

Ahok bersama Edward Omar Sharif Hiariej. (Kompas.com)

Anekainfounik.net. Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan dakwaan dengan pasal alternatif menandakan jaksa penuntut umum memiliki keraguan terhadap sebuah perkara.

Edward menyampaikan hal itu saat memberi keterangan dalam sidang kasus dugaan penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).

“Dalam teori hukum pidana, ketika penegak hukum memasang pasal alternatif, sesungguhnya itu memperlihatkan keraguan bagi penuntut umum,” kata Edward usai persidangan.

Edward sebelumnya menyampaikan hal yang sama di hadapan majelis hakim dalam ruang sidang. Konteks pandangan Edward ini terkait dengan adanya pasal alternatif yang dikenakan kepada Ahok, yaitu Pasal 156 dan 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Meski membicarakan dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa merupakan hal teknis, Edward tetap menilai ada keraguan melalui pasal alternatif tersebut. Pasal alternatif ini juga menandakan jaksa memberi keleluasaan pada hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

“Sehingga yang penuntut umum presentasikan dalam sidang pengadilan semua akan dibuktikan, lalu memberi keleluasaan pada hakim untuk menentukan (putusan),” tutur Edward.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono membantah adanya keraguan dalam mendakwa Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.

“Enggak, enggak ada keraguan. Keraguan dari siapa?” kata Ali di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).

Ali menjelaskan, ada teori dalam pembuatan dakwaan. Maka, lanjut dia, jaksa tidak ragu untuk mendakwa apakah perbuatan Ahok tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

“Keraguan dalam arti ini, pilihan tindak pidana yang mana. Ini ada dua, kira-kira yang mana? Bukan (pasal) yang satu benar dan (pasal) yang satu tidak benar, bukan,” kata Ali.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: