Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Motif 4 Pegawai MK yang Curi Berkas Pilkada Dogiyai Masih Misterius

Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta

Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. (Detikcom)

Anekainfounik.net. Empat pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) langsung dipecat karena diketahui mencuri berkas sengketa Pilkada Dogiyai, Papua. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan pencurian tersebut sebagai pelanggaran berat. Meski begitu dirinya menampik ada mafia kasus di lembaga konstitusi tersebut.

“Itu merupakan pelanggaran berat. Mereka enggak layak jadi pegawai MK,” ujar Arief usai konferensi pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (22/3/2017).

Karena itu, Arief tidak memberikan toleransi sedikit pun.

“Hasil pemeriksaan memang benar, empat orang ini sudah terlibat secara nyata. Oleh karena itu, Sekjen memecat empat orang ini, yang dua di antaranya satpam. Mereka ini yang terlihat CCTV adalah satpam senior, yang sejak awal ada di MK. Kemudian kedua satpam ini tugasnya memang mengamankan di situ (ruang penyimpanan berkas), tetapi dia yang mengambil satu dokumen itu. Kemudian yang berikutnya PNS yang namanya Sukirno dan kemudian berikutnya pangkatnya lebih tinggi, dia Kasubag Humas, pejabat eselon empat namanya Rudi Harianto,” tutur Arief.

Motif pencurian itu masih menjadi misterius. Empat orang itu adalah satpam sebanyak dua orang dan PNS MK sebanyak dua orang. “Dua-duanya (mengakui perbuatannya), meskipun dalam pemeriksaan kata tim investigasi agak alot, pertama-tama keterangannya meliak-liuk, tapi intinya sudah mengaku dan menyesal,” ujar Jubir MK, Fajar Laksono kepada detikcom, Kamis (23/3/2017).

Fajar mengatakan meskipun telah banyak spekulasi motif pencurian berkas perkara Dogiyai, tapi hingga kini belum diketahui motif pencurian itu.

“Motif justru masih jadi tanda tanya besar, kenapa dua orang itu mencuri. Bahwa sampai hari ini belum diketahui berkas itu di mana, ya itu karena dia belum katakan,” tuturnya.

Fajar mengatakan invesitigasi yang dilakukan internal MK telah berakhir sampai pemberian rekomendasi pelanggaran disiplin berat. Selanjut, untuk motif hingga keberadaan dari berkasi itu sendiri menjadi wewenang penyelidikan polisi.

“Aspek pidana pencurian sudah jadi kewenangan kepolisian. Bisa saja oleh polisi, dikembangkan dia bekerja untuk siapa, berhubungan dengan siapa atau berkas itu ada di mana. Itu kewenangan polisi,” cetus Fajar.

Calon Bupati Dogiyai, Markus Waine menyebut berkas yang dicuri pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) diotaki pihak lawan. Bahkan sejak di Papua sudah beredar informasi perkara miliknya akan kalah.

“Mereka bilang itu sudah diamankan barang di sana. Itu sudah tahu dari mulut ke mulut (tahu berkas dicuri) jadi sudah kita amankan tinggal ketok palu itu mereka. Mereka punya tim (siapa yang bilang),” ujar Markus.

Sementara, Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil menilai pemecatan terhadap 4 pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) langkah tepat. Tetapi tidak sampai di situ, keempatnya harus diproses hukum hingga tuntas.

“Kasus yang dialami MK itu menunjukan ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, menurut saya Sekjen harus diingatkan Presiden, dalam hal ini Seketaris Kabinet harus mengingatkan terkait MK,” ujar Nasir di Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: