Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Dukung Pemerintah Bubarkan HTI, MUI: Bukan Berarti Memusuhi Islam

Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis

Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis

Anekainfounik.net. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis tegaskan, pelarangan HTI oleh pemerintah bukan berarti memusuhi Islam.

“”Kami sangat mendukung pemerintah, bahwa pelarangan HTI bukan berarti memusuhi Islam,” kata KH Cholil Nafis, Senin (8/5/2017), seperti diberitakan Tribunnews.com.

Tetapi keputusan Pemerintah ini, dia melihat gunanya memberantas segala kemungkinan yang dapat merobohkan keutuhan NKRI. Karena menurutnya, konteks agama-agama di Indonesia tetap dalam kerangka kometmen kebangsaan untuk cita-cita keadilan dan kesejahteraan.

“Siapapun dan ormas manapun yang melanggar komitmen kebangsaan berpancasila harus kita perangi bersama demi keutuhan anak bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dia tegaskan, Pancasila bukan agama tetapi dapat menjadi titik temu agama-agama di bumi nusantara untuk menjalankan ajaran agama dan mencapai cita-cita nasional.

https://web.facebook.com/cholil.nafis.1/posts/10212782431098407

Hal senada juga dikatakan Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri KH Muhyiddin Junaidi. Ia mengatakan bahwa sejatinya Hizbut Tahrir (HT) telah dilarang di sejumlah negara lain. Pasalnya, kata dia, visi HT tidak sesuai dengan undang-undang di beberapa negara tersebut.

“Betul di negara-negara lain itu di-black list, di-ban, dilarang, di Rusia, kemudian di negara timur tengah tidak boleh ada HT, di Saudi Arabiyah, di Libia tidak boleh ada HT,” ujarnya, seperti diberitakan Republika.co.id.

Menurut dia, beberapa negara yang melarang HT tersebut sudah ada daftarnya. Bahkan, kata dia, orang yang akan mendirikan HT di Rusia akan langsung ditangkap lantaran HT tidak sesuai dengan undang-undang Rusia.

Sementara, sudah selama ini HTI dibiarkan berkembang di Indonesia. Pasalnya, menurut dia, Indonesia mempunyai undang-undang yang berbeda dengan undang-undang negara yang melarang HT itu.

“Ya kan Indonesia mempunyai hukum sendiri, kita punya undang-undang sendiri, kita punya cara sendiri untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Selama namanya saja HT, selama mereka mengakui Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara, selama dia mengakui NKRI no problem,” ujarnya.

Baca juga: Fahri Hamzah: HTI Itu Hanya Mengkhayal Saja, Jangan Dibubarkan

Namun, kata dia, jika HTI diketahui bertentangan dengan ideologi Pancasila dan ingin mendirikan sistem khilafah maka semuanya akan berbeda. Indonesia dapat melarang organisasi tersebut.

“Yang masalahnya menjadi lain kalau dia sudah tidak menganggap itu (Pancasila) sebagai landasan dan falsafah bernegara,” kata Muhyiddin.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: