Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Dinilai Langgar Etik Komnas HAM Karena Proses Aduan Rizieq, Ini Kata Natalius Pigai

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Anekainfounik.net. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurkholis membantah pernyataan salah seorang komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Pigai mengatakan bahwa ia akan meminta keterangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berada di luar negeri, ketika itu sedang di Arab Saudi.

Nur kholis pun mengatakan bahwa pernyataan dan langkah-langkah yang disampaikan Natalius Pigai tersebut adalah pernyataan yang sifatnya pribadi, tidak mewakili Komnas HAM.

“Langkah dan hasil atas pengaduan a quo, hanya bisa disampaikan di dalam forum Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan,” kata Nur kholis dalam keterangannya, Jumat (12/5/2017).

Nantinya, menurut Nurkholis, sidang paripurna Komnas HAM akan merespons dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga harkat, martabat kelembagaan atas pernyataan dan tindakan Natalius Pigai, melalui pembentukan Dewan Etik.

Komnas HAM sendiri, kata Nur Kholis, tidak akan memenuhi permintaan Rizieq Shihab. Menurut dia, pihaknya meminta Rizieq untuk menulis surat terkait apa yang akan disampaikan kepada Komnas HAM.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Pigai mengatakan bahwa dirinya tak gentar menghadapi proses etik Komnas HAM. Ia bahkan menganggap proses itu tak berarti apa-apa bagi dia.

“Aduh itu mah kecil lah. Itu mah terlalu kecil kecuali saya koruptor. Maaf ya saya lahir saja sudah dengar senjata. Itu terlalu kecil, emang gw salah apa?,” ungkap Pigai, Senin (15/5/2017), seperti diberitakan Kompas.com.

Ia menegaskan, pernyataan itu ia lontarkan karena ingin menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penjaga HAM.

“Saya kerja (sesuai) tugas. Saya kerja profesional meskipun saya berbeda keyakinan,” kata dia.

Pigai menuding, sejumlah komisioner Komnas HAM tidak independen karena telah diintervensi penguasa.

“Dugaan saya, kasus yang saya tangani ini ada dugaan kuat intervensi kekuasaan untuk menghantam saya. Saya paling vokal proses kasus ini,” kata dia.

“Jadi saya heran dengan pernyataan saya saja, saya dianggap langgar kode etik. Padahal menjalankan tugas rutin,” lanjut dia.

Karena itu, ia merasa seperti dikorbankan menjadi tumbal komisioner lainnya dengan disebut bahwa sikapnya bukan cerminan sikap lembaga.

“Saya tidak bisa diintervensi. Karena itu mereka main opini di publik seakan-akan saya salah,” ungkap dia.

Pigai berujar, dari ribuan kasus yang ada di Komnas HAM, ia menangani 60 persen kasus. Karenanya, tak heran jika ia juga usul agar kasus Rizieq jiga ditangani.

“Ini kasus besar tolong dibentuk tim paripurna. Kami sudah sampaikan tapi mereka menolak. Mereka bilang ya sudah kerja saja secara rutin. Penanganan kasus seperti biasa,” kata dia.

Lantaran menganggap kasus besar dengan massa yang juga besar, Pigai pun merasa punya kewajiban untuk memproses pengaduan yang ada.

“Ini kasus besar, massa yang besar, opini yang besar sehingga saya punya kewajiban. Komnas lembaga publik kita harus sampaikan kepada publik tentang kerja kami punya proses kerja,” katanya.

Pigai pun menerangankan, sesuai prosedur yang ada di Komnas HAM, setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti dengan meminta keterangan terduga korban dan terlapor.

“Kami harus meminta keterangan orang yang diduga korban. Permintaan keterangan itu bisa di kantor atau di luar kantor yang penting Komnas HAM harus dapat keteranan sesuai SOP,” ujarnya.

“Kami juga harus meminta keterangan orang-orang yang diduga pelaku, yang dilaporkan, itu harus meminta laporan. Ada saksi dan lain-lain, untuk memperkuat fakta-fakta dan infromasi,” tambahnya.

Untuk itu, kata Pigai, salah besar jika terduga korban dan pelaku tidak dimintai keterangan dan kemudian Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi.

Apalagi, Pigai ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Tugas kasus Rizieq atas kesepakatan dengan komisioner lainnya.

“Ini namanya tim sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan dari beberapa komisioner,” kata dia.

“Bayangkan Komnas HAM dipimpin para komisionernya yang menyatakan saya melanggar kode etik. Kok bisa saya dibilang pernyataan pribadi. Saya dinyatakan langgar kode etik. Kode etik apa yang saya langgar? Kalau hanya seadar ini,” tutup Pigai.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: