Iklan
//
Anda membaca...
Sejarah dan Politik

Anies Bantah Batalkan Janji Kampanye Integrasikan KIP dan KJP

Anies berbicara soal janji integrasi KIP dan KJP

Anies berbicara soal janji integrasi KIP dan KJP. (Repro Foto Detikcom)

oto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017), dilansir Detikcom.

Anies enggan menjelaskan secara rinci bentuk integrasi KJP Plus dengan KIP. Hal ini menunggu kerja tim sinkronisasi yang sedang membahasnya bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

“Nanti penjelsannya biar tim sinkronisasi, tapi berita itu (yang menyebut batal) berita yang sangat miss leading, ini sudah bulan Mei, sudah bukan kampanye lagi, kita lagi menyiapkan untuk melaksanakan, jadi izinkan tim bekerja,” katanya.

Anies juga akan mengganti peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur penerima KJP tidak dapat menerima KIP. Saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies pun sempat meminta dispensasi agar penerima KJP juga menerima KIP.

“Justru janji saya adalah mengganti Pergub, bukan hanya itu, saya waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya menulis surat kepada gubernur DKI meminta agar diberikan dispensasi. Kenapa, karena ini program Presiden, KIP itu program Presiden, bukan programnya Mendikbud, di semua provinsi di jalankan kecuali di Jakarta,” jelasnya.

“Jadi saya kirim surat, dan di jawab tidak diizinkan waktu itu. Tapi kan saya tidak pernah membayangkan saya jadi gubernur. Jadi ketika saya itu saya katakan kasihan betul warga miskin di Jakarta, dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari Presiden namanya apa? KIP,” tambahnya.

Anies mengatakan KIP adalah program Presiden yang telah ada surat keputusan Presiden (Kepres) nya. “Dan Kepresnya mengharuskan kita memberikan, saya sebagai pelaksana mau melaksanakan, ada sebuah provinsi yang tidak mau mengizinkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Edriana Noerdin, anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi bidang kesejahteraan rakyat mengatakan jika penerima KJP dapat KIP sekaligus, maka hal itu melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia mengatakan, pihaknya menghindari adanya double budget.

“Itu yang akan dihindari double budget. Jadi kita tidak akan melakukan double budget,” kata Edriana di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017, dilansir Metrotvnews.com.

Upaya yang dilakukan tim sinkronisasi hanya menyelaraskan sistem KJP dan KIP. Misalnya, lanjut Edriana, KJP yang kini dinamai KJP Plus, dapat tarik tunai.

“Jadi sistemnya yang diselaraskan, tapi anggarannya dia enggak boleh dapat anggaran double,” ucap dia.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: