Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

Pengamat: Rizieq Seharusnya Masuk Daftar Penangkapan Bukan DPO!

Rizieq saat menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Rizieq saat menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya. (Tribunnews.com)

Anekainfounik.net. Jakarta – Polda Metro Jaya menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka kasus dugaan pornografi Habib Rizieq Syihab. Penetapan Rizieq masuk dalam DPO dilakukan sejak hari ini.

“Kemudian kasus tersangka Rizieq Syihab perkembangangnya Polda Metro Jaya sudah menerbitkan DPO ya. DPO hari ini sudah menerbitkan DPO,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, di Mapolda Metro, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (31/5/2017), diberitakan Detikcom.

Saat ini penyidik tengah melakukan rapat untuk membahas mengenai langkah-langkah hukum yang diambil selanjutnya. Rapat ini pun digelar untuk menentukan adanya pencabutan paspor atau tidak.

“Dan saat ini penyidik sedang melaksanakan rapat di mabes polri dengan divisi hubungan internasional,” kata Argo.

Argo pun menegaskan penyidik memasukkan nama Rizieq ke dalam DPO telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Semua tahapan telah dilalui oleh penyidik sehingga akhirnya menetapkan Rizieq sebagai DPO.

“Kemarin sudah disampaikan, penyidik setelah mengeluarkan penangkapan, penyidik melakukan lidik ke rumahnya yang bersangkutan apakah ada atu tidak? Setelah itu baru ke imigrasi menanyakan kapan yang bersangkutan keluar dari Indonesia kemudian kapan masuk ke Indonesia. Ternyata 26 April ke luar negeri sampai sekarang belum masuk ke Indonesia. Dengan dasar itu, makanya penyidik kemarin membuat daftar pencarian orang. Tahapannya sudah dilalui semua,” tegasnya.

Argo menegaskan, pengajuan DPO tidak dipengaruhi masalah visa. Ia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait posisi Rizieq. Sampai saat ini, berdasarkan informasi dari Dirjen Imigrasi, Rizieq sedang berada di Arab Saudi.

“Di Arab,” ujar Argo.

Kendati demikian, Argo mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan red notice terhadap Rizieq. Saat ini, pihak penyidik tengah menggelar rapat bersama Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri guna membahas kemungkinan meminta bantuan interpol dalam kasus Rizieq. Ia mengatakan, rapat masih berlangsung.

“Nanti hasil rapat saya sampaikan. Rapat masih berlangsung,” kata Argo.

Tanggapan Pengacara Rizieq

Pengacara Habib Rizieq, Eggi Sudjana mempersoalkan langkah polisi ini.

“Dalam konteks DPO menjadi kewenangan polisi. Tapi itu kan untuk logikanya, DPO itu dikeluarkan untuk orang yang keberadannya tidak diketahui,” ujar Eggi dalam perbincangan, Rabu (31/5/2017).

Menurut Eggi, keberadaan Habib Rizieq jelas. Dewan Pembina GNPF MUI itu berada di Arab Saudi.

“Kan jelas di Arab Saudi, ya polisi tinggal cari. Tinggal berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi,” ujar Eggi.

Polisi sebelumnya menyampaikan, status DPO ini merupakan salah satu tahapan untuk permintaa red notice ke interpol. Permintaan itu akan dilayangkan apabila Habib Rizieq tak kunjung pulang ke Indonesia.

“Kalau sampai red notice, itu tidak dibenarkan. Karena ini bukan wilayah interpol. Untuk red notice itu harus untuk kategori yang mengancam keamanan negara. Dan kasus ini merupakan kasus ecek-ecek,” ujar Eggi.

Eggi meminta polisi menghentikan penyidikan untuk Habib Rizieq. Dia menyebut kasus dugaan pornografi di situs baladacintarizieq ini merupakan kasus rekayasa.

“Justru saya sebagai lawyer, sebagai aktivis, ingin berfungsi menjadi pemersatu bangsa. Hentikan kasus ini untuk diperiksa kembali dengan pendekatan yang tidak diskriminatif,” tutur Eggi.

Tanggapan Pengamat Atas DPO Rizieq

Prof Dr Hibnu Nugroho, Guru Besar Bidang Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menilai penetapan Rizieq sebagai DPO kurang tepat. Ia mengingatkan, penetapan DPO baru bisa dinyatakan apabila orang tersebut memang hilang.

“DPO itu, kan, daftar pencarian orang. Kalau pencarian orang berarti orangnya tidak diketahui. Orangnya tidak diketahui keberadaannya,” kata Hibnu, Rabu (31/5), dilansir Tirto.id.

Hibnu menjelaskan, kesalahpahaman terminologi DPO sama seperti masalah operasi tangkap tangan (OTT). Sesuatu dapat dinyatakan OTT apabila tidak terencana dalam mengungkap kejahatan. Jika seseorang sudah diintai, disadap, serta diketahui pergerakan, hal tersebut lebih layak disebut sebagai operasi penangkapan dan penjemputan.

“Karena kebetulan di Arab ini disebut operasi penjemputan,” kata Hibnu.

Hibnu menilai, Rizieq lebih tepat dimasukkan dalam daftar penangkapan. Menurut Hibnu, seseorang yang sudah diketahui lokasinya berarti masuk dalam kegiatan operasi penangkapan. Khusus dalam kasus Rizieq, ia berpendapat, operasi penangkapan Rizieq bisa juga dinyatakan sebagai operasi penjemputan tersangka.

Hibnu menjelaskan, penetapan DPO harus diawali dari proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, polisi menentukan tersangka. Apabila sudah mengetahui tersangka, polisi akan meminta keterangan tersangka. Apabila tersangka tidak diketahui keberadaan, polisi baru menetapkan tersangka sebagai DPO. Apabila sudah diketahui berada di luar wilayah kekuasaan suatu negara, polisi bisa meminta tolong kepada interpol untuk mencari orang tersebut.

“Makanya itu istilah aja. Red notice itu operasi penangkapan orangnya,” kata Hibnu.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: