Iklan
//
Anda membaca...
Hukum dan Peristiwa

KPK: Anggaran Pembentukan Pansus Angket Berisiko Rugikan Negara

Juru bicara KPK, Febri Diansyah

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (Liputan6.com)

Anekainfounik.net. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau ikut campur terkait pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket DPR. Meski begitu, KPK tetap menyarankan agar pembentukan pansus angket tidak menyalahi Undang-Undang yang ada karena bisa menimbulkan kerugian negara.

“Jadi kalau pansusnya, misalnya dipertanyakan keabsahannya, tentu ada risiko. Pertanyaan berikutnya apakah anggaran yang digunakan itu sah atau menimbulkan kerugian negara atau tidak,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017, dilansir Liputan6.com.

Ia mengatakan, pihaknya tetap memantau keputusan DPR terkait pembentukan pansus angket. Berdasarkan pasal 202 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, pembentukan panitia angket ditetapkan oleh DPR termasuk soal penentuan biaya panitia angket.

“Kami ingin melihat juga bagaimana keputusan DPR yang dibuat oleh pimpinan DPR tentu saja. Karena di pasal 202 dan 203 itu ditegaskan bahwa harus ada keputusan DPR dan anggaran untuk pembiayaan tersebut,” kata Febri.

Sejauh ini, KPK masih belum menentukan sikap terkait pembentukan pansus angket meski masih ada beberapa fraksi yang belum mengirimkan perwakilannya.

“Nanti sikap KPK akan disampaikan lebih lanjut pada waktu yang tepat,” papar Febri.

Pansus angket KPK hingga saat ini terus bergulir meski menuai polemik. Ada tambahan satu fraksi yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikirim ke pansus angket pada hari ini.

Hingga kini ada dua fraksi partai yang tidak ikut-serta mengirimkan anggotanya ke pansus, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdasarkan UU MD3, panitia angket diwajibkan diisi oleh seluruh fraksi di DPR yang jumlahnya sekarang yakni 10 fraksi. Jika ada salah satu fraksi yang tidak mengirim anggotanya ke pansus maka pansus tidak sah.

Ketua Pansus Angket KPK juga telah dipilih, yakni Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar. Agun diketahui pernah menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP berlangsung.

Dalam surat dakwaan untuk tersangka Irman dan Sugiharto, nama Agun pun disebut ikut kecipratan uang korupsi e-KTP. Dia disebut menerima uang senilai 1 juta AS dolar.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Iklan

Berita Terbaru: Aneka Info Unik

Kami tidak dapat memuat data blog saat ini.

%d blogger menyukai ini: